TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran angkat suara ihwal rencana Prabowo menambah jumlah pos kementerian di kabinet pemerintahannya. Direktur Juru bicara TKN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan hal tersebut masih menjadi bahan diskusi elite TKN.
Prabowo, kata dia, belum mengambil keputusan apapun soal rencana menambah pos Kementerian baru. "Semua masih didiskusikan, masih digodok, belum ada kepastiannya," kata Viva saat dihubungi, Rabu, 8 Mei 2024. Dia hakulyakin kabinet akan dikomposisikan dengan pertimbangan matang.
Kemarin, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan rencana penambahan jumlah kementerian di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran masih dikaji. "Tetap atau bertambah masih dikaji dan disimulasikan," kata Dasco.
Prabowo berencana menambah jumlah pos kementerian di kabinetnya, mengingat gemuknya koalisi partai pendukung. Koalisi Indonesia Maju atau KIM, koalisi partai yang mengusung Prabowo-Gibran di pemilihan presiden 2024 terdiri dari 9 partai politik. Sembilan partai tersebut adalah Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Garuda, Gelora, PSI, dan Prima.
Adapun untuk merealisasikan rencana menambah jumlah kementerian, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh Prabowo. Pertama, melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dan kedua, melalui penerbitan peraturan presiden pengganti Undang-Undang atau Perpu.
Menurut Viva, Prabowo belum membahas ihwal jalur yang akan ditempuh. Dia mengatakan, Prabowo masih melalukan banyak diskusi dengan sejumlah tokoh pemerintahan dan Ketua Umum partai ihwal komposisi kabinet.
Pilihan editor: Pilkada Jawa Timur, Figur Khofifah Menguat di Internal PDIP
