TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengusulkan anggaran jumbo untuk Pemilu 2024. Anggaran untuk Pemilu 2024 naik dari Rp25,59 triliun menjadi Rp86,2 triliun. Banyak pembenahan yang akan dilakukan KPU dengan anggaran tersebut untuk menyelenggarakan Pemilu.

Selain memperkuat sarana dan prasarana kantor di daerah dan menambah honor badan ad hoc, KPU juga telah menyiapkan fitur-fitur baru di bidang teknologi informasi agar proses pemungutan suara bisa berjalan efektif, efisien, dan tidak membebani petugas dan peserta.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi akan diadopsi untuk memperbaiki tata kelola. Teknologi tersebut akan direalisasikan dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang akan saling terintegrasi.

Ia menyatakan ada 11 aplikasi yang akan dimanfaatkan KPU untuk Pemilu 2024. Aplikasi itu sudah digunakan beberapa tahun terakhir dan akan terus diperkuat. Aplikasi tersebut adalah Sipol, Sidalih, Sidapil, Sirekap, Silog, Sidakam, Siakba, Sicoklit, Silon hingga Sitps. Empat aplikasi awal bekerja sama dengan ITB dan sisanya swakelola.

"Masing-masing ada sendiri, tapi data di masing-masing aplikasi terintegrasi," kata Pramono saat dihubungi, Rabu, 16 Februari 2022.

Dalam pengintegrasian data di masing-masing aplikasi itu, Pramono mencontohkan, data jumlah TPS yang ada di Sidalih itu nantinya harus sama dengan jumlah TPS yang ada di Sirekap. Sidalih menjadi sistem informasi data pemilih sedangkan Sirekap adalah sistem informasi rekapitulasi.

"Demikian juga, data kepengurusan parpol (partai politik) yang ada di Sipol harus sama dengan data kepengurusan parpol yang ada di Silon," ujarnya.

Selain, kehadiran aplikasi terbaru, besarnya anggaran untuk Pemilu 2024 mempertimbangkan juga penambahan jumlah pemilih dan TPS, dari 192 juta menjadi lebih dari 200 juta. Selain itu ada penambahan honor badan ad hoc dari Rp500 ribu menjadi Rp1 juta.

Pada Pemilu 2024, dia menyebutkan, KPU membutuhkan anggaran untuk penyediaan Alat Pelindung Diri (APD). Selain itu memang ada kebutuhan yang cukup tinggi untuk perbaikan sarana dan prasarana kantor hingga penyesuaian inflasi atau perubahan harga-harga barang. "Penambahan anggaran karena ada beberapa penambahan atau penyesuaian," tutur Pramono.

Sebelumnya, Ketua KPU Ilham Saputra sudah memberikan penjelasan soal biaya Pemilu 2024 yang nilainya mencapai Rp 86 triliun. Menurut Ilham, anggaran tersebut bakal digunakan untuk pembangunan infrastruktur agar pada pemilu selanjutnya dapat berjalan dengan baik.

Baca: Anggaran Jumbo Pemilu 2024, Calon Anggota Bicara soal KPU Gelar Acara di Hotel