Anggaran Jumbo Pemilu 2024, Calon Anggota Bicara soal KPU Gelar Acara di Hotel

Reporter

Editor

Amirullah

Seorang pemilih melakukan pencoblosan surat suara di bilik suara saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Calon anggota KPU periode 2022-2027, Yessy Yatty Momongan, yang juga anggota KPU Sulawesi Utara, menilai para anggota badan ad hoc KPU pada dasarnya tak harus mendapatkan bayaran sesuai upah minimum provinsi (UMP) atau UMR.

Pernyataan ini dia lontarkan saat menjawab pertanyaan dari Anggota Komisi II Fraksi PKS Mardani Ali Sera dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027 di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa, 15 Februari 2022.

Kala itu, Mardani menanyakan anggaran yang pantas di mata Yessy untuk KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Sebab, kata dia, anggaran yang diajukan KPU saat ini sebesar Rp86 triliun terlalu jauh membengkak dari anggaran 2019 yang hanya Rp25,5 triliun.

"Meski saya tahu 70 persennya untuk teman-teman KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang mau di-UMR-kan tapi saya tetap menantang Yessi coba buat exercise diangka berapa," tanya Mardani saat itu.

Merespons pertanyaan tersebut, Yessy menilai, pada dasarnya anggaran yang bisa ditetapkan KPU untuk Pemilu 2024 bisa hanya sedikit di atas anggaran pada 2019. Sebab, dia menekankan, upah untuk anggota badan ad hoc tidak seharusnya sesuai dengan UMP.

"Tidak harus sesuai UMP karena ad hoc ini bekerja untuk bangsa dan negara. Ini bukan mencari pekerjaan, bukan profit, itu yang penting," tegas Yessy.

Selain itu, dia juga mengungkapkan, untuk menciptakan anggaran Pemilu yang hemat, seharusnya KPU terbuka dalam hal proses penganggaran. Sebab, kata dia, penghematan ini penting karena Indonesia masih dalam masa Pandemi Covid-19.

"Penghematan anggaran dilakukan karena ini masa Pandemi Covid," tutur dia.

Apalagi, Yessy menekankan, selama ini berdasarkan kajian yang telah dia lakukan, pengeluaran terbesar KPU untuk penyelenggaran Pemilu adalah untuk pelaksanaan bimbingan teknis petugas Pemilu yang kerap kali dilaksanakan di hotel-hotel.

"Tidak bisa dilakukan di hotel karena anggaran yang terbesar ada di bagian itu. Itu berdasarkan kajian kami di tingkat provinsi, tapi komposisi anggaran di provinsi tidak jauh berbeda dengan yang di KPU RI, yang berbeda sedikit sekali," ujarnya






PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

21 menit lalu

PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan tidak ada urgensi yang mendesak untuk menunda Pemilu 2024.


Soal Capres-Cawapres, Gerindra: Pak Muhaimin Paling Kuat Jadi Pendamping Prabowo

39 menit lalu

Soal Capres-Cawapres, Gerindra: Pak Muhaimin Paling Kuat Jadi Pendamping Prabowo

Muzani mengamini jika kandidat unggulan capres cawapres di koalisi KIR adalah Prabowo dan Muhaimin Iskandar.


Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, PP Muhammadiyah: Lebih Baik Dibahas Usai Pemilu 2024

57 menit lalu

Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, PP Muhammadiyah: Lebih Baik Dibahas Usai Pemilu 2024

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir turut menyoroti soal usulan penghapusan jabatan gubernur yang dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum lama ini.


RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

1 jam lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.


Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

1 jam lalu

Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

KPU dan Komisi II DPR membahas soal penambahan dapil dan kursi anggota parlemen untuk Pemilu 2024.


Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

2 jam lalu

Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

Menjelang Pemilu 2024, telah terbentuk sementara ini 3 poros koalisi partai politik untuk memenuhi presidential threshold 20 persen, Siapa saja?


Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua Komisi II DPR Pertanyakan Urgensinya

2 jam lalu

Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua Komisi II DPR Pertanyakan Urgensinya

Ketua Umum Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, kritisi wacana penghapusan jabatan Gubernur, menurutnya wacana itu harus menimbang dua hal, yakni urgensinya dan fungsionalnya


Wacana Penundaan Pemilu Mencul Lagi, KPU Pastikan Pemilu 2024 Jalan Terus

3 jam lalu

Wacana Penundaan Pemilu Mencul Lagi, KPU Pastikan Pemilu 2024 Jalan Terus

KPU memastikan Pemilu 2024 jalan terus meskipun wacana penundaan pemilu kembali bergema.


Jokowi Puji Prabowo, Gerindra Anggap Sebagai Sinyal Dukungan

3 jam lalu

Jokowi Puji Prabowo, Gerindra Anggap Sebagai Sinyal Dukungan

Ahmad Muzani mengatakan pujian Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Prabowo Subianto merupakan sinyal dukungan


Prabowo Soal Cawapres: Masih Lama, Saya Pun Belum Tahu

5 jam lalu

Prabowo Soal Cawapres: Masih Lama, Saya Pun Belum Tahu

Prabowo mengatakan waktu pendaftaran untuk Pilpres 2024 masih lama. Toh, dia juga belum tahu akan berpasangan dengan siapa.