TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkeinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki pimpinan yang moderat. Ini terkait pelibatan BNPT dalam proses seleksi pimpinan KPK.

Baca: Pansel KPK dan BNPT Bahas Capim yang Tak Terindikasi Radikalisme

"Kami ingin pimpinan, bukan hanya KPK, tapi semua lini, adalah orang-orang yang moderat dan memperjuangkan eksistensi NKRI," kata Kepala BNPT Suhardi Alius, saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2019.

Dia mengatakan pihaknya telah menentukan sejumlah kriteria dalam menyeleksi calon pimpinan KPK. Suhardi menjelaskan kriteria ini dibuat agar tak ada capim yang terindikasi membawa paham radikal. Adapun beberapa kriterianya yaitu, tidak interoleran, tidak anti-Pancasila, anti NKRI, dan bebas dari penyebaran paham takfiri, atau mudah menuduh orang lain kafir.

Hal ini disampaikan Suhardi saat bertemu dengan Pansel Capim KPK di Kantor BNPT di Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2019. "Kami jelas kan panjang lebar kepada tim pansel," kata Suhardi.

Salah satu anggota Pansel, Hendardi, mengatakan pelibatan BNPT ini juga merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo, usai pansel terbentuk. Hal ini tak terlepas dari situasi dinamika politik belakangan.

"Yang lebih pentng adalah sebenarnya tidak mudah diintervensi dalam bentuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan ideologis," kata Hendardi.

Baca: Gandeng BNPT, Pansel KPK Dinilai Fokus Cari Figur Antiteroris

Ia mengatakan dalam diskusi dengan BNPT, beberapa patokan terhadap capim KPK juga dibentuk. Beberapa di antaranya adalah tidak terlibat pada organisasi teroris, hingga tak punya keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila.