Pansel KPK dan BNPT Bahas Capim yang Tak Terindikasi Radikalisme

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua tim panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Yenti Ganarsih bersama tim saat tiba di Istana Merdeka untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Jakarta, Senin 17 Juni 2019. TEMPO/Subekti.

    Ketua tim panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Yenti Ganarsih bersama tim saat tiba di Istana Merdeka untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Jakarta, Senin 17 Juni 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta-Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK menyambangi kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Senin, 1 Juli 2019. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pansel KPK untuk melibatkan BNPT dalam menyaring calon pimpinan yang mendaftar.

    Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih mengatakan upaya menemui BNPT bertujuan untuk menghindari adanya capim yang berpaham radikal. Hal ini juga yang diminta oleh Presiden Joko Widodo saat memanggil para anggota pansel ke Istana.

    Baca Juga: Pansel KPK: Jenggot dan Celana Cingkrang Bukan Kriteria Penilaian

    "Ini untuk mengantisipasi atau melihat, membaca situasi yang ada pada dinamika yang di Indonesia. Pansel sejak awal berkepentingan calonnya tidak terindikasi paham radikal," kata Yenti di Kantor BNPT,  Jakarta Pusat.

    Ada delapan anggota pansel dari total sembilan anggota yang mendatangi BNPT. Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan keterlibatan BNPT dalam menyeleksi ini merupakan hal yang lumrah dilakukan. Meski dalam urusan seleksi capim KPK baru tahun ini, namun menurut Suhardi, BNPT sudah sering ikut membantu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dalam menyeleksi calon rektor.

    "Kita butuh pemimpin-pemimpin yang moderat, punya wawasan kebangsaan, sehingga kita juga berkepentingan untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Suhardi.

    Salah satu anggota Pansel KPK, Hendardi, mengatakan isu radikalisme ini diambil pasca pansel melihat dinamika politik belakangan. Pansel tak ingin pimpinan KPK nanti diintervensi dalam bentuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan ideologis.

    Simak Juga: Libatkan BNPT, Pansel KPK Ogah Kecolongan Figur Radikal

    Adapun beberapa kriteria tindak radikal yang dibahas oleh Pansel KPK dan BNPT antara lain mencoba mengkategorikan beberapa hal, di antaranya tidak terlibat pada organisasi teroris, tidak berkeinginan mengganti ideologi Pancasila, ataupun tak ingin mengganti negara dengan agama tertentu.

    "Dalam diskusi tadi juga berkembang mengenai golongan yang dikenal sebagai takfiri. Yang sering mengkafir-kafirkan orang. Ini menjadi yang jadi perkembangan belakangan, bentuk-bentuk semacam ini," kata Hendardi.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pidato Jokowi Terkait Kinerja dan Capaian Lembaga Tinggi Negara

    Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2019. Inilah hal-hal penting dalam pidato Jokowi.