Dituding Ilegal, PPP Kubu Djan Tetap Gelar Mukernas
Reporter
Dewi Nurita
Editor
Juli Hantoro
Senin, 12 November 2018 20:11 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muktamar Jakarta atau kubu Djan Faridz akan tetap menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas), kendati PPP kubu M.Romahurmuziy menuding acara tersebut sebagai tindakan ilegal.
Baca juga: Mukernas PPP Akan Bahas Islah Kubu Muktamar Jakarta dan Surabaya
"Mukernas tanggal 15-16 November 2018 akan tetap berjalan sesuai agenda. Persiapan panitia sudah selesai dan 34 DPW seluruh indonesia sudah siap hadir di Mukernas," ujar Sekretaris Jenderal PPP Muktamar Jakarta, Sudarto saat dihubungi Tempo pada Senin, 12 November 2018.
Menurut Sudarto, dualisme kepengurusan PPP nyata adanya, dan PPP Muktamar Jakarta tetap eksis dengan kepengurusan sampai tingkat bawah meskipun tidak mendapat pengesahan dari pemerintah. "Ilegal atau tidak, biar hukum yang memutuskan. Sebab sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang melarang PPP mengatasnamakan dan menggunakan atribut PPP," ujar dia.
Di lain pihak, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan Mukernas PPP Muktamar Jakarta, ilegal. Sebab, ujar Arsul, PPP Muktamar Jakarta tidak punya legal standing baik secara hukum, kelembagaan maupun secara sosial.
"Bukan hanya ilegal tapi juga liar. Kami akan memperkarakannya secara pidana jika mereka lanjutkan. Sebab telah memalsukan stempel partai, kop surat dan mengunakan lembaga partai secara tidak sah," ujar Arsul Sani kepada wartawan pada Senin, 12 November 2018.
Menurut Arsul, PPP kubu Djan Faridz juga tak perlu menggunakan alasan ingin menyelematkan PPP dari ancaman tidak mencapai ambang batas 4 persen, dan sebagainya. Sebab secara kelembagaan, PPP kubu Djan Faridz tidak diakui pemerintah.
Baca juga: Tanggapi PSI, Romi PPP: Jangan-jangan Nanti Lebih Parah
PPP kubu Djan Faridz pun tersinggung dengan pernyataan Arsul tersebut. Padahal, kubu Djan Faridz punya keprihatinan dan niat baik untuk menjaga marwah dan eksistensi PPP untuk bisa lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2019. "Kok ditolak, itu menurut saya jelas sikap yang arogan," ujar Sekretaris Jenderal PPP Muktamar Jakarta, Sudarto.
