Tanggapi PSI, Romi PPP: Jangan-jangan Nanti Lebih Parah

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gaya Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) saat menghadiri acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 di halaman Tugu Monas, Jakarta, 23 September 2018. Romi tampil beda dengan pakaian Gatot Kaca. TEMPO/Ryan Dwiky Anggriawan

    Gaya Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) saat menghadiri acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 di halaman Tugu Monas, Jakarta, 23 September 2018. Romi tampil beda dengan pakaian Gatot Kaca. TEMPO/Ryan Dwiky Anggriawan

    TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi menanggapi pernyataan Ketua DPP PSI Tsamara Amany tentang dosa partai lama. Menurut Romi, itu merupakan pernyataan biasa dari partai yang belum pernah duduk di DPR.

    Baca: Romi PPP Berkisah Soal Mahar yang Berujung Radikalisme

    "Ilmu partai yang belum duduk di DPR selalu begitu, nanti kalau sudah duduk jangan-jangan lebih parah," kata dia di Surabaya, Ahad, 28 Oktober 2018.

    Romi mengingatkan sebagai sesama partai politik, terlebih satu koalisi, PSI seharusnya menjunjung tinggi sopan-santun. Sebab, partai politik memiliki tujuan sama yakni membangun bangsa. "Sebagai sesama parpol mari kita menjunjung tinggi fatsun," kata dia.

    Baca: Romi PPP: Tak Ada Setoran Rp 500 Juta dari Calon Legislator

    Sebelumnya, Tsamara mengatakan setidaknya ada dua dosa partai lama. Pertama, Tsamara menyinggung soal komitmen partai lama terhadap pemberantasan korupsi. Dia menilai, hingga kini komitmen itu jauh dari kata terealisasi.

    Tsamara melanjutkan komitmen pemberantasan korupsi yang tak terealisasi berimbas pada proses rekrutmen partai. Proses rekrutmen yang bobrok, kata dia, berujung pada mahar politik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.