TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan majelis Dewan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk menggelar muktamar awal tahun 2025.
Permintaan tersebut disampaikan lewat surat tertanggal 26 Oktober 2024 yang dilihat Tempo. Surat tersebut ditandatangani oleh lima pimpinan majelis DPP PPP, yakni Ketua Majelis Kehormatan, Zarkasih Nur; Ketua Majelis Syariah, Musthofa Aqil Siroj; Ketua Majelis Pakar, Prijono Tjiptoherijanto; Ketua Majelis Pertimbangan, Romahurmuziy; dan Wakil Ketua Majelis Syariah, Muhyiddin Ishaq.
Prijono dan Romahurmuziy membenarkan surat tersebut dikirim kepada Mardiono pada 26 Oktober lalu. Namun, sampai saat ini keduanya belum mendapat tanggapan dari surat tersebut. Menurut Romi-panggilan akrab Romahurmuziy, surat itu adalah hasil beberapa rapat pimpinan majelis. Ia mengatakan surat tersbebut mengingatkan Plt. Ketum agar segera melakukan persiapan muktamar mulai November tahun ini karena periodisasi kepengurusan PPP pada 2020-2025.
“Ada keperluan segera dilakukan konsolidasi nasional mengingat PPP tak lolos Senayan (DPR RI). Dan ini masa jabatan Plt sudah menyalahi etika organisasi karena masa jabatan Plt malah lebih lama daripada ketua umum definitif,” kata Romi kepada Tempo, 31 Oktober 2024.
Tempo sudah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada Muhamad Mardiono, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, dan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi. Namun, ketiganya belum membalas ketika berita ini ditulis.
Dalam surat 26 Oktober tersebut, pimpinan majelis DPP PPP mendesak Mardiono agar segera mempersiapkan muktamar PPP tiga bulan sebelumnya atau pada November tahun ini. Sebab, sampai saat ini belum ada kabar resmi kapan muktamar PPP diselenggarakan. Padahal, hampir seluruh partai besar sudah menggelar muktamar, kongres, atau musyawarah nasional pada 2024.
“Karenanya melalui surat ini, para Pimpinan Majelis mendesak untuk segera diadakannya Muktamar pada awal tahun 2025 yang akan datang,” bunyi surat tersebut.
Pimpinan majelis mengingatkan, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, muktamar diselenggarakan dengan didahului pengiriman bahan ke Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang PPP tiga bulan sebelum penyelenggaraan.
“Mengingat saat ini sudah di penghujung bulan Oktober 2024, sekiranya 3 bulan dihitung sejak November 2024, maka semestinya Muktamar sudah bisa diadakan pada bulan Februari 2025,” bunyi isi surat.
Pimpinan majelis mengatakan perlu mempercepat konsolidasi nasional agar hasil muktamar segera ditindaklanjuti oleh musyawarah wilayah, musyawarah cabang, musyawarah anak cabang, dan musyawarah ranting secara estafet dan tuntas pada tahun 2025.
“Dengan demikian diharapkan PPP akan lebih awal menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2029 dengan target kembali lolos
ke DPR RI,” kata para pimpinan majelis.
Selain mendorong persiapan muktamar, pimpinan majelis juga meminta klarifikasi Mardiono karena mendapat aduan banyak kader PPP dikenakan biaya atas pencalonannya di pilkada. Selain itu, majelis juga ingin meminta klarifikasi mengapa keputusan bergabungnya PPP ke pemerintahan Prabowo dilakukan tanpa mekanisme musyawarah kerja nasional. Apalagi keputusan bergabung hanya disampaikan lewat media.
Lewat surat tersebut, para pimpinan majelis DPP PPP meminta pertemuan dengan Plt. Ketum Mardiono untuk membahas masalah tersebut.
Pilihan Editor: Raffi Ahmad dan Gus Miftah Menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo, Apa Regulasi yang Mengaturnya?
