TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tren penangkapan pejabat pemerintah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selama empat tahun terakhir terus meningkat. Pihaknya menyiapkan aturan baru untuk mencegah hal tersebut.

Baca juga: Mendagri Akan Tunjuk Sekda Jadi Plt Bupati Cirebon

Tjahjo mengatakan aturan itu berkaitan dengan penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Pemerintah akan membuat peraturan tentang pertanggungjawaban berjenjang. "Ini sudah dibahas, tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP)," katanya di Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.

Dengan skema tersebut, inspektorat di daerah tak hanya mempertanggungjawabkan tugasnya kepada kepala daerah. Tjahjo mengatakan, mereka yang berada di kabupaten dan kota akan bertanggung jawab kepada gubernur. Sementara pemimpin provinsi nanti akan melapor kepada Irjen Kemendagri.

Kemendagri juga mengeluarkan sejumlah perintah untuk mencegah korupsi. Dalam hal perencanaan anggaran, Tjahjo Kumolo mengizinkan kepala daerah membuat peraturan khusus jika mengalami kendala dengan DPRD.

"Kalau tidak ada kompromi pembahasan anggaran antara kepala daerah dan DPRD, tinggalkan DPRD-nya," kata Tjahjo. "Bisa dengan mengeluarkan peraturan kepala daerah agar tidak seperti di Malang dan Jambi, habis semua."

Selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Tjahjo mengatakan Kemendagri telah meningkatkan kapabilitas APIP. Per tahun 2018, APIP kementerian tersebut telah mencapai level 2 (infrastruktur). Targetnya tahun depan level tersebut bisa meningkat hingga level 3.

Baca juga: Jelaskan 4 Tahun Jokowi, Tjahjo: Sabang Sampai Merauke Nyambung

Kemendagri juga membangun kanal Whistleblowing System (WBS) di situs enam unit kerja Eselon I Kemendagri. Selain itu, menetapkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di 14 unit kerja pada 2018.