Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memimpin rapat didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri), Agus Hermanto (kedua kanan) dan Fahri Hamzah (Kanan) pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 24 Agustus 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan menilai pemerintah harus satu suara terkait dengan wacana pembentukan detasemen khusus antikorupsi oleh Kepolisian RI. Sekalipun, kata dia, saat ini ada sejumlah tokoh berbeda pendapat terkait dengan hal itu.
"Harus satu suara meskipun ada banyak perkembangan dinamika pendapat," ujar Taufik di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017.
Wacana pembentukan densus antikorupsi mencuat dalam rapat dengar pendapat Komisi Hukum DPR dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Selasa, 23 Mei 2017. Sejak itu, Korps Tri Brata menyusun kajian untuk merealisasikannya.
Usul pembentukan densus ini pun menuai kontroversi. Meski keputusannya belum bulat, mayoritas fraksi di DPR menyatakan dukungan. Namun Istana cenderung mendukung penguatan KPK ketimbang membentuk lembaga baru. Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap pembentukan detasemen antikorupsi belum perlu.
Taufik mengatakan Joko Widodo dan Kalla harus menyamakan suara. Sebab, kata dia, kalau suara mereka berbeda, akan membuat DPR bingung. "Nanti DPR jadi bingung, nanti mana yang dimaksud pendapat yang resmi," tuturnya.
Menurut Taufik, pemerintah harus punya satu keputusan ihwal pembentukan densus antikorupsi ini. Dia mengatakan pemerintah harus melakukan konsolidasi tingkat internal, termasuk dengan lembaga kepolisian. "Ini tentunya pembahasan di tingkat satu pemerintah," ujarnya.
