Ketua Umum Partai Republik Suharno Prawiro memberikan keterangan seusai pendaftaran partainya menjadi calon peserta Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, 14 Oktober 2017. Tempo/Arkhelaus W.
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Republik resmi mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilihan umum (pemilu) 2019. Ketua Umum Partai Republik Suharno Prawiro dan Sekretaris Jenderal Unggul Kurniawan datang bersama dengan jajaran pimpinan menenteng sejumlah berkas dalam map untuk persyaratan partai politik peserta pemilu. "Partai Republik, ‘re’ itu kembali, ‘publik’ kepada rakyat, partai yang ingin ikut berkiprah di pemilu 2019," ujar Suharno Prawiro, purnawirawan TNI itu, di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Oktober 2017.
Suharno menjelaskan, partainya adalah sekumpulan relawan Presiden Joko Widodo pada 2014. Ia mengklaim telah memenuhi persyaratan kepengurusan 34 provinsi dan 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten/kota. "Di level kecamatan sudah lebih dari 60 persen."
Suharno menjelaskan, Partai Republik bukanlah partai baru karena pernah mengikuti pemilu pada 1999. Namun, kata dia, partai ini sempat vakum lantaran tidak berpartisipasi pada pemilu berikutnya. Kepengurusan partai diinisiasi kembali pada September 2016. "Kami kelola dan dengan teori amoeba, kami kembangkan cepat," ucapnya.
Meski begitu, Suharno mengakui kendala saat mengumpulkan data kepengurusan dan keanggotaan dalam sistem informasi partai politik (Sipol). "Kami sudah menyiapkan sejak lama, ini sebenarnya tidak ada kendala berarti." Ia pun sesumbar menargetkan lolos dari verifikasi administrasi dan faktual KPU untuk mengincar 77 kursi DPR.
Sekretaris Jenderal Partai Republik Unggul Kurniawan mengatakan partai ini kembali dibentuk dalam Kongres Partai pada September 2016. Menurut dia, ini adalah kepengurusan baru partai yang dibentuk Marwah Daud Ibrahim, yang pernah menjadi fungsionaris Partai Golkar. "Partai Republik terbentuk dari sekelompok relawan militannya Pak Jokowi," katanya.
Meski yakin bakal bisa menjadi peserta pemilu 2019, jumlah pengurus Partai Republik terbilang minim. Unggul menyebut 20 kader menjadi pengurus di tingkat pusat, termasuk menjabat dewan pakar dan mahkamah partai. Ia mengklaim partainya beranggotakan 500 ribu orang.
