TEMPO. BADUNG - Sistem pengairan di Bali, subak, akhirnya resmi menyandang status warisan dunia oleh UNESCO melalui upacara pengukuhan yang berlangsung Senin 24 September 2012 malam di Pura Taman Ayun, Kabupaten Badung, Bali. Acara peresmian dilakukan Menteri Pendidikan Mohammad Nuh, yang juga dihadiri Menteri ESDM Jero Wacik dan Direktur Pusat Warisan Dunia UNESCO, Kishore Rao.
Mohammad Nuh mengaku bangga atas penetapan subak menjadi warisan budaya. "Ini merupakan kebanggan kita, bahwa tidak hanya diakui Indonesia, tapi juga dunia. Ini adalah warisan leluhur kita yang luar biasa karena melampaui struktur keilmuan," kata dia. Ada ketulusan dan kearifan lokal dalam perancangan sistem subak.
Direktur Pusat Warisan Dunia UNESCO Kishore Rao, mengucapkan selamat kepada Bali dan memuji komitmen pemerintah untuk menetapkan sebuah mekanisme pengelolaan untuk melestarikan nilai budaya serta keunikan filosofi.
Subak yang dimaksud mengairi lima kabupaten di Bali, meliputi Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, Bangli, dan Buleleng. Dengan luas area mencapai 20.974,7 hektare. Kawasan ini juga meliputi situs Pura Taman Ayun, Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur, daerah aliran sungai Pakerisan, serta kawasan Catur Angga Batukaru.
Wakil Bupati Badung, Ketut Sudikerta menyambut baik peresmian subak sebagai salah satu warisan dunia ini. Pihaknya meyakinkan bahwa hal ini akan mendatangkan banyak keuntungan bagi Bali, terutamanya dalam sektor pariwisata.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti berharap, agar penetapan ini tidak berlalu begitu saja bagi masyarakat. "Penetapan ini diharapkan agar melekat di hati masyarakat agar mereka merasa memiliki dan turut menjaga warisan ini," ujar Wiendu.
Sementara itu, subak yang ditetapkan sebagai warisan dunia pada 29 Juni 2012 ini ditanggapi secara beragam. Seperti yang dilontarkan oleh seorang guru besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana Denpasar, Prof Dr Wayan Windia. "Sebagai masyarakat Bali, saya tentu bahagia dengan ditetapkannya subak sebagai salah satu warisan dunia, tapi bukan itu saja harusnya," ujar dia kepada Tempo. Bagi dia, ada banyak hal yang harus diperhatikan pasca penetapan ini.
Pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih banyak kepada petani. Pasalnya, petani merupakan pihak pertama yang bersentuhan langsung dengan sistem pengairan ini.
"Pemerintah harus berani menjaga agar area persawahan tidak hilang," harap pria yang juga menjabar sebagai Wakil Sekretaris Tim Penyusunan Proposal Warisan Budaya Dunia Provinsi Bali. Salah satu caranya adalah dengan membantu kesejahteraan para petani.
Windia berharap agar pemerintah mampu meringankan petani dalam hal pajak. "Harusnya pajak bumi dan bangunan itu dipisahkan. Pajak bumi harusnya didasarkan pada hasil produksi, bukan nilai tanahnya," yakin Windia. Sedangkan, yang terjadi saat ini adalah, pemerintah sendirilah yang mengahancurkan budaya dunia ini.
Harapan serupa juga datang dari tokoh masyarakat Mengwi, Badung, I Nyoman Satria. "Pemerintah daerah harus melindungi petani di tengah derasnya arus pembangunan," kata Anggota Komisi B DPRD Badung ini.
KETUT EFRATA
