TEMPO.CO, Palembang - Melalui forum rapat paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Selasa siang, 23 Juni 2015, Bupati Mawardi Yahya resmi menyatakan mundur dari jabatannya.

Dalam suratnya kepada DPRD, Mawardi menyatakan langkah tersebut diambilnya atas kehendak sendiri yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sejatinya masa jabatannya masih berlaku hingga 22 Agustus mendatang sementara tiga hari berikutnya merupakan penetapan calon bupati periode berikutnya.

Atas dasar itulah, politikus Partai Golkar ini optimistis langkah yang diambilnya tidak menyalahi aturan dan etika politik. Ia pun memastikan tidak satu pun pihak dapat menghalanginya niatnya itu termasuk Menteri Dalam Negeri. "Tidak ada dasar hukumnya Mendagri menolaknya," kata Mawardi ketika ditemui seusai menyampaikan surat pernyataannya di gedung DPRD Ogan Ilir, Selasa, 23 Juni 2015.

"Ini bukan menumbuhkan dinasti politik karena bupati berikutnya dipilih rakyat langsung," ujar Mawardi. Menurutnya pilihannya mundur dari jabatan bupati merupakan hak konstitusi dan ia mengamini jika langkahnya itu merupakan langkah yang tepat untuk memuluskan jalan putranya merebut kursi bupati Ogan Ilir pada pemilu Desember mendatang.

Pada pemilihan bupati mendatang, Mawardi 'mengutus' putranya A.W. Noviadi Mawardi sebagai calon bupati periode 2015-2020. Saat ini Noviadi masih duduk di kursi DPRD setempat dari Fraksi Golkar. Ia dikabarkan akan menggandeng salah seorang politikus dari PDIP.

Hilmin, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Ogan Ilir, menilai langkah Mawardi tidak patut ditiru oleh politikus lainnya ketika akan mengakhiri masa jabatannya. Seharusnya, kata Hilmin, Mawardi tetap fokus dalam menyelesaikan tugas-tugasnya selama dua bulan waktu yang tersisa ini. Sehingga ia tidak lagi meninggalkan pekerjaan rumah yang dapat menghambat pembangunan. "Bupati bisa dikatakan melanggar sumpah jabatan," kata Hilmin.

Ketua DPRD setempat, Ahmad Yani, menjelaskan pihaknya akan meneruskan surat tersebut ke Gubernur Sumatera Selatan dan Menteri Dalam Negeri. Menurutnya secara aturan pihaknya tidak dapat menolak keinginan Mawardi untuk mundur dari jabatannya. Sehingga ia meminta pihak-pihak yang menentang kebijakan tersebut untuk dapat memahami hak dasar setiap warga negara. "Tadi di forum paripurna juga tidak ada perdebatan," kata Ahmad Yani.

PARLIZA HENDRAWAN