Saya dan Prabowo sekarang berdiri pada titik yang sama dalam setting politik yang sama sekali berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Saya telah membayar keyakinan saya meskipun dengan risiko mati. Sejarah membuktikan pada akhirnya keyakinan saya yang menang. Prabowo pun telah membayar kesalahannya dengan kehilangan jabatan strategis sebagai Pangkostrad dan cita-citanya untuk memperoleh posisi tertinggi dalam karier militernya.
Saya tetap dengan keyakinan saya, sama seperti dulu. Ketika saya memilih menjadi aktivis dan matang, saya berkeyakinan bahwa Soeharto adalah penghalang bagi demokratisasi. Ketika Soeharto lengser, seluruh tatanan Orba pun runtuh, ibarati kartu domino. Kasus penghilangan orang adalah sebuah kejahatan rezim (Soeharto) bukan tindakan koboi para petinggi militer. Jika ada yang salah, maka yang salah adalah doktrin. Kesalahan doktrin adalah kesalahan institusi. Kalaupun Prabowo harus dihukum, dia telah menjalani hukuman itu.
Terus terang saya sekarang mengagumi mantan musuh saya. Setelah kalah dan dikorbankan, Prabowo memilih mengasingkan diri keluar negeri. Dia sempat menjadi kambing hitam dari berbagai kerusuhan dan aksi teror. Tapi sejarah membuktikan bahwa dia tidak terlibat. Dia kembali dari pengasingannya dan memulai dari bawah lagi sebagai pengusaha dan memimpin sejumlah ormas. Saya pikir Prabowo sudah menunjukkan karakter kepemimpinannya yang tak mudah menyerah. Kecintaannya yang begitu besar terhadap Tanah Air yang memanggilnya untuk kembali berkiprah.
“Sekarang saya mengetahui bahwa ternyata kami memiliki cita-cita yang sama. Dulu kami berada dalam posisi yang berseberangan. Tapi kini kami berada dalam posisi yang sama,” demikian kata Prabowo menanggapi posisi kami sekarang. Ya, saya dan Prabowo sekarang berada dalam perahu yang sama: Gerindra. Kami berdua sepakat bahwa kami harus mempertahankan sistem demokrasi. Tapi kami punya tanggung jawab bersama: sistem demokrasi harus mendatangkan kesejahteraan untuk rakyat.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
