TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengacara senior Adnan Buyung Nasution mengaku kecewa dengan aparat TNI dari Komando Daerah Militer Siliwangi, Jawa Barat, yang dituding turut campur dalam masalah Ahmadiyah. Menurut dia, masalah agama dan keyakinan berada di luar kewenangan TNI.
“Panglima TNI harus diprotes jika caranya seperti ini,” kata Buyung saat ditemui di Jakarta, Selasa 15 Maret 2011. Dia tak sepakat dengan kegiatan yang dilakukan TNI yang mendata, memeriksa serta meminta anggota Ahmadiyah untuk keluar dari keyakinannya.
Kekecewaan terhadap TNI itu, khususnya yang bertugas di Kodam Siliwangi. “Selama ini saya mengenal Siliwangi sebagai penjaga negara,” kata dia. Menurut dia, dalam sejarahnya pasukan tersebut mampu menjaga negara dari pemberontakan PKI. Pasukan Siliwangi juga mampu menumpas gerakan DI/TII.
Dia juga menyesalkan banyaknya pemerintah daerah yang mengeluarkan aturan pelarangan bagi aktivitas Ahmadiyah akhir-akhir ini. Menurut dia, pelarangan tersebut bukanlah kewenangan pemerintah daerah. “Lama-lama bisa ambruk negara kita," ujarnya dengan nada tinggi.
Karena itu, Buyung meminta Menteri Dalam Negeri berinisiatif untuk menyelesaikan persoalan itu secepatnya. Jika menteri tidak sanggup, Presiden susilo Bambang Yudhoyono harus segera turun tangan. “Kalau tidak mampu, ya lempar handuk dong."
AHMAD RAFIQ
“Panglima TNI harus diprotes jika caranya seperti ini,” kata Buyung saat ditemui di Jakarta, Selasa 15 Maret 2011. Dia tak sepakat dengan kegiatan yang dilakukan TNI yang mendata, memeriksa serta meminta anggota Ahmadiyah untuk keluar dari keyakinannya.
Kekecewaan terhadap TNI itu, khususnya yang bertugas di Kodam Siliwangi. “Selama ini saya mengenal Siliwangi sebagai penjaga negara,” kata dia. Menurut dia, dalam sejarahnya pasukan tersebut mampu menjaga negara dari pemberontakan PKI. Pasukan Siliwangi juga mampu menumpas gerakan DI/TII.
Dia juga menyesalkan banyaknya pemerintah daerah yang mengeluarkan aturan pelarangan bagi aktivitas Ahmadiyah akhir-akhir ini. Menurut dia, pelarangan tersebut bukanlah kewenangan pemerintah daerah. “Lama-lama bisa ambruk negara kita," ujarnya dengan nada tinggi.
Karena itu, Buyung meminta Menteri Dalam Negeri berinisiatif untuk menyelesaikan persoalan itu secepatnya. Jika menteri tidak sanggup, Presiden susilo Bambang Yudhoyono harus segera turun tangan. “Kalau tidak mampu, ya lempar handuk dong."
AHMAD RAFIQ
