Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kegigihan Adnan Buyung Nasution Mendirikan LBH, Soeharto pun Akhirnya Setuju

Reporter

image-gnews
Adnan Buyung Nasution. TEMPO/Nita Dian
Adnan Buyung Nasution. TEMPO/Nita Dian
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 88 tahun silam atau tepatnya 20 Juni 1934 hari kelahiran Adnan Buyung Nasution. Pemilik nama lahir Adnan Bahrum Nasution ini adalah seorang pengacara atau advokat sekaligus aktivis pro demokrasi. Nama Adnan Buyung Nasution akan terus dikenang berkat organisasi yang didirikannya, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH.

Nama tengah Buyung didapatkannya lantaran ia menuliskan namanya dengan ejaan Adnan B. Nasution. Kemudian, karena ia kerap dipanggil Buyung oleh karibnya, inisial “B” yang seharusnya Bahrum itu kemudian menjadi Buyung.

Pengalaman hidup semasa kanak-kanak menjadikan Buyung sebagai sosok tangguh. Sejak usia 12 tahun, Buyung telah menjalani hidup mandiri bersama adiknya, Samsi Nasution. Buyung menyambung hidup dengan berdagang barang loakan di Pasar Kranggan, Yogyakarta. Sementara ibunya, Ramlah Dougur, membuka usaha es cendol di pasar itu pula.

Ayah Buyung, R. Rachmat Nasution, adalah anggota gerilyawan. Melawan Belanda pada 1947 hingga 1948. Rachmat Nasution bukanlah sosok biasa. Bagi Buyung kecil, sang ayah adalah sosok yang berpengaruh. Rachmat Nasution sendiri, selain dikenal sebagai gerilyawan, tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai pendiri kantor berita Antara dan harian Kedaulatan Rakyat. Dia juga merupakan perintis The Time of Indonesia.

Berkat keaktifan sang ayah di bidang politik pula Buyung remaja mengikuti Mobilisasi Pelajar atau Mobpel saat masih SMP. Mobilisasi Pelajar merupakan pasukan yang terdiri dari pelajar di bawah Keresidenan Madiun pada 1948 hingga 1949. Sedikit banyak pasukan ini membantu mempertahankan kemerdekaan Indonesia masa itu. Pasukan ini bergerak secara bergerilya. Dalam kariernya di Mobple, Buyung ikut berdemonstrasi terhadap pendirian sekolah NICA di Yogyakarta.

Buyung mengenyam pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Kemudian melanjutkan jenjang sekolah lanjutan tingkat akhir di kota kelahirannya, Jakarta. Buyung bersekolah di SMA Negeri 6 Jakarta. Setelah lulus SMA, Buyung kuliah di jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung atau ITB.

Tak hanya di ITB, Buyung juga mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas Gabung Hukum, Ekonomi, dan Sosial Politik di Universitas Gadjah Mada, kemudian di Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan di Universitas Indonesia, serta Studi Hukum Internasional di Universitas Melbourne, Australia. Buyung juga tercatat sebagai alumni Universitas Utrecht, Belanda.

Saat menjadi advokat, Buyung merasa miris hatinya lantaran banyak tersangka yang pasrah menerima dakwaan. Berangkat dari sana, dia pun menggagas ide mendirikan lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum. Sebab, menurut Buyung seseorang yang berstatus tersangka belum tentu menjadi terdakwa. Sehingga mereka membutuhkan pembela. Namun kebanyakan tersangka tidak cukup uang untuk menyewa pengacara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ide itu akhirnya terealisasikan setelah Buyung mengenyam pendidikan hukum di Universitas Melbourne. Di sana Buyung belajar tentang pola, model, dan bentuk lembaga hukum. Setelah membekal ilmu dari Australia, Buyung kemudian membagikan idenya itu kepada Kepala Kejaksaan, Agung Soeparto. Namun menurut Agung Soeparto, ide tersebut belum waktunya direalisasikan.

Mendapatkan tanggapan itu, Buyung semakin terpacu untuk mendapatkan banyak persetujuan. Lantas dia pun mencoba mendekati banyak petinggi hukum, seperti Yap Thiam Hien, Lukman Wiryadinata, dan Ali Moertopo. Melalui Ali Moertopo inilah ide mendirikan Lembaga Bantuan Hukum sampai di telinga Presiden Soeharto.

Tak berselang lama, Buyung akhirnya mendapatkan persetujuan dan dukungan dari pemerintah. Tak hanya dari Soeharto, Buyung juga mendapat dukungan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin. Setelah mendapat banyak dukungan, Buyung kemudian mendirikan LBH yang diidamkannya itu. Lembaga Bantuan Hukum resmi didirikan pada 28 Oktober 1970. Buyung sendiri yang menjadi ketuanya kala itu. Pada acara peresmian, Buyung juga mendapatkan bantuan berupa 10 skuter dari pemerintah.

Adnan Buyung Nasution meninggal di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, pukul 10.15 pada 23 September 2015. Sosoknya disemayamkan di rumah duka Poncol Lestari nomor 7 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Jenazah mendiang Adnan Buyung Nasution dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pada pukul 09.00 WIB. Prosesi pemakaman digelar secara militer oleh Kogartap 1 DKI Jakarta. Pemakaman diadakan secara militer untuk memberikan penghargaan Bintang Mahaputera untuk dedikasi Buyung di bidang hukum.

HENDRIK KHOIRUL MUHID 

Baca: Buyung Nasution Bukan Lawyer Tapi Pejuang

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

8 Hotel Murah Dekat Stasiun Lempuyangan, Harga Mulai 100 Ribuan

1 hari lalu

Jika Anda melancong di Yogyakarta, Anda bisa memilih menginap di hotel dekat Stasiun Lempuyangan yang murah. Ini rekomendasinya.  Foto: Booking.com
8 Hotel Murah Dekat Stasiun Lempuyangan, Harga Mulai 100 Ribuan

Jika Anda melancong di Yogyakarta, Anda bisa memilih menginap di hotel dekat Stasiun Lempuyangan yang murah. Ini rekomendasinya.


Alasan Sumpah Jabatan Presiden Indonesia Pertama Dilakukan di Keraton Yogyakarta

2 hari lalu

Presiden pertama RI, Sukarno (kiri) didampingi Wakil Presiden Mohammad Hatta, memberikan hormat saat tiba di Jalan Asia Afrika yang menjadi Historical Walk dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Dok. Museum KAA
Alasan Sumpah Jabatan Presiden Indonesia Pertama Dilakukan di Keraton Yogyakarta

Di Indonesia sumpah jabatan presiden pertama kali dilaksanakan pada tahun 1949. Yogyakarta dipilih karena Jakarta tidak aman.


Depo Sampah Tutup, Warga Yogyakarta Berebut Buang Sampah ke Bak Truk yang Melintas

2 hari lalu

Video viral di media sosial berisi aksi belasan warga berebutan melempar sampah ke bak sebuah truk yang melintas di jalanan sekitar depo sampah Pasar Ngasem Kota Yogyakarta pada Rabu 24 April 2024. Dok. Istimewa
Depo Sampah Tutup, Warga Yogyakarta Berebut Buang Sampah ke Bak Truk yang Melintas

Pascalibur Lebaran, sejumlah depo sampah di Kota Yogyakarta memang belum dibuka. Tumpukan sampah masih tampak menggunung.


Massa Geruduk KPU Yogyakarta, Serukan Gerakan Oposisi Rakyat

2 hari lalu

Aktivis pro demokrasi Usman Hamid saat berorasi dalam Aksi Sejagad yang diikuti elemen gerakan Gejayan Memanggil hingga Forum Cik Ditiro di halaman Kantor KPU DIY Rabu, 24 April 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Massa Geruduk KPU Yogyakarta, Serukan Gerakan Oposisi Rakyat

Massa menggelar aksi di depan kantor KPU Yogyakarta hari ini. Usman Hamid yang hadir di aksi itu menyinggung tentang nepotisme.


Alexander Marwata Beberkan Nama-Nama Pegawai KPK yang Diperiksa Polda Metro Jaya

2 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Alexander Marwata Beberkan Nama-Nama Pegawai KPK yang Diperiksa Polda Metro Jaya

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, membeberkan nama-nama pegawai lembaga antikorupsi itu yang telah diperiksa oleh Polda Metro Jaya.


Promosikan Cenderamata, Pelaku Wisata Didorong Manfaatkan Layanan Indikasi Geografis

2 hari lalu

Batik Nitik Yogyakarta yang sudah tercatat dalam indikasi geografis. Tempo/Pribadi Wicaksono
Promosikan Cenderamata, Pelaku Wisata Didorong Manfaatkan Layanan Indikasi Geografis

Ketika cenderamata lokal sudah tertandai dengan indikasi geografis, reputasinya akan terangkat karena produk itu sudah dinyatakan original.


Wacana Sawah Padi Cina 1 Juta Hektare di Kalimantan, Guru Besar IPB: Tidak Masuk Akal

3 hari lalu

Ilustrasi panen padi di sawah. TEMPO/Prima Mulia
Wacana Sawah Padi Cina 1 Juta Hektare di Kalimantan, Guru Besar IPB: Tidak Masuk Akal

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) mengkritik wacana penggunaan lahan 1 juta hektare di Kalimantan untuk adaptasi sawah padi dari Cina.


Aksi Demo Udara Berbagai Pesawat Warnai HUT ke-78 TNI AU di Yogyakarta

4 hari lalu

Demo udara berbagai pesawat warnai HUT ke-78 TNI AU di Yogyakarta Senin (22/4). Dok.Istimewa
Aksi Demo Udara Berbagai Pesawat Warnai HUT ke-78 TNI AU di Yogyakarta

Yogyakarta dipilih sebagai tempat perhelatan HUT TNI AU karena merupakan cikal-bakal Angkatan Udara Indonesia.


Nekat Susuri Jalur Jip Lava Tour, Mobil Wisatawan Terjebak di Sungai Lereng Merapi

4 hari lalu

Mobil wisatawan terjebak di sungai Lereng Merapi Saat nekat susuri jalur jip lava tour Minggu (21/4). Dok. Istimewa
Nekat Susuri Jalur Jip Lava Tour, Mobil Wisatawan Terjebak di Sungai Lereng Merapi

Sebuah mobil berjenis sport utility vehicle (SUV) milik wisatawan terjebak di jalur jip wisata Lava Tour sungai Kalikuning lereng Gunung Merapi, Sleman Yogyakarta pada Minggu 21 April 2024.


Alexander Marwata Akui Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Pertemuan dengan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

4 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Alexander Marwata Akui Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Pertemuan dengan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengakui dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pertemuan dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.