TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PB NU Said Aqil melanjutkan kritiknya perihal kebijakan sekolah lima hari atau full day school. Menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini, Said Agil menyampaikan salam para kiai yang menolak kebijakan tersebut.
"Karena itu akan menggusur madrasah-madrasah. Jumlahnya 76 ribu madrasah di seluruh Indonesia milik NU yang dibangun masyarakat, gurunya juga dari masyarakat," ujar Said Agil di Istana Kepresidenan bertemu Preisden Jokowi, Selasa, 11 Juli 2017, saat menanggapi wacana full day school yang akan dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baca juga:
Masuk Tahun Ajaran Baru, Perpres Full Day School Belum Siap
Menurut Said, penerapan sekolah lima hari itu sendiri tidakl termasuk kategori penting. Apabila dikatakan kebijakan itu untuk memperkuat pengembangan karakter siswa, ia mengklaim sekolah-sekolah yang ada sekarang pun sudah melakukan pembentukan karakter.
Hal itu, katanya, berlaku untuk madrash. Jika madrasah sampai tergusur oleh kebijakan full day school, kata ia, maka pengembangan karakter bagi siswa muslim tak akan ada. Sebab, madrasah melengkapi pendidikan pengembangan karakter yang ada, tentunya berdasarkan nilai-nilai Islam.
Baca pula:
Ketua PP Muhammadiyah: Sekolah 5 Hari Memiliki Sisi Positif
"Anak kecil (muslim) yang tidak sekolah madrasah pasti tidak akan memahami Islam dengan benar. Hanya di madrasah diajari sifat-sifat tuhan. Kalau di SD, dua jam satu minggu pendidikan agama, gak akan sampai situ. Paling hanya sampai doa mau makan, tidur," ujarnya.
Said melanjutkan bahwa kritik yang ia sampaikan sudah diterima Presiden Joko Widodo semua. Dan, Presiden Joko Widodo merespon positif semua masukan itu.
Silakan baca:
Begini Pengaduan Said Aqil ke Jusuf Kalla Soal Full Day School
Nah, perihal langkah apa yang diambil Presiden Joko Widodo berikutnya, Said Agil mengaku belum tahu. Ia berharap Presiden Joko Widodo mencari cara untuk membatalkan aturan itu. "Insya Allah akan diupayakan berbagai cara, katakanlah mencabut atau apa lah itu membatalkan," ujarnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Istana Kepresidenan Johan Budi menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo akan membuat Perpres untuk membatalkan Permendikbus yang mengatur full day school. Dan, Perpres itu nantinya yang akan menyesuaikan soal kebijakan full day school. "Maksud sekolah lima hari itu ya, gak sepenuhnya di dalam sekolah. Ekstra kurikulernya, itu termasuk dalam pengawasan sekolah," ujarnya kemarin.
ISTMAN MP
