Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Jokowi Batalkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Negara Tiongkok mampu membangun kereta super cepat, seperti kereta buatan Jepang, Shinkansen. Tangshan, Provinsi Hebei, Tiongkok, 11 Februari 2015. REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Negara Tiongkok mampu membangun kereta super cepat, seperti kereta buatan Jepang, Shinkansen. Tangshan, Provinsi Hebei, Tiongkok, 11 Februari 2015. REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Presiden Joko Widodo memutuskan membatalkan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Musababnya, ucap Darmin, jarak kedua kota yang mencapai 150 kilometer tak memungkinkan untuk ditempuh dengan kereta cepat.

Darmin menjelaskan, kecepatan kereta api cepat mencapai 300 kilometer per jam. Untuk jarak 150 kilometer, akan ada lima-delapan stasiun, sehingga jarak tiap stasiun mencapai 30 kilometer atau dengan waktu tempuh delapan menit. Sementara itu, kereta api cepat butuh waktu akselerasi untuk mencapai kecepatan 300 kilometer per jam.

Berita Menarik
EKSKLUSIF: Komjen Budi Waseso Blakblakan soal Pencopotannya
Gantikan Komjen Buwas, Anang Iskandar Sedang Ada di Fiji

Menurut dia, akselerasi tak akan dicapai dalam delapan menit. Untuk mencapai kecepatan 250 kilometer per jam, kereta cepat membutuhkan 14 menit. Jadi, sebelum mencapai kecepatan maksimum, kereta harus direm. “Kecepatan maksimumnya hanya 200-an kilometer," ucap Darmin di kantornya, Kamis malam, 3 September 2015.

Dengan pertimbangan teknis itu, ujar Darmin, Jokowi menyatakan negara tak perlu membangun moda transportasi kereta cepat. Indonesia cukup membangun infrastruktur kereta menengah berkecepatan 200-250 kilometer. Kereta jarak menengah diperkirakan berbiaya lebih murah 30-40 persen ketimbang proyek kereta cepat.

Berita Populer
Jatuh dari Lantai 15, Kematian Alumnus UI Ini Tak Wajar
Tekanan Les Bisa Membuat Anak Stres

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Darmin menuturkan hasil penilaian konsultan pun menunjukkan banyak hal tak rinci dalam proposal yang diajukan Jepang dan Cina, seperti standar pemeliharaan. Pembangunan kereta cepat juga harus mempertimbangkan pengembangan wilayah sekitarnya. Faktor-faktor ini menjadi kerangka acuan guna membangun infrastruktur kereta cepat.

Jokowi, kata Darmin, meminta pembentukan tim khusus yang menyusun kerangka acuan itu. "Setelah itu, Jepang dan Cina dipersilakan menyusun proposal baru," ucapnya. Ia tak menutup kemungkinan ada lebih dari dua negara yang tertarik membangun proyek kereta menengah. Skema pembangunannya tetap pada business-to-business.

TRI ARTINING PUTRI

Artis AS Syuting Sinetron, Malah Ditangkap Usai Kencani Tamu
Artis Cantik AS Digerebek Usai Layani Tamu, Muncikari Buron
Tertangkap di Surabaya, Artis AS Bertarif Rp 8 Juta Per Jam


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Asal Usul Munculnya Kabar Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

3 menit lalu

Presiden RI Joko Widodo bersama Menhan Prabowo Subianto saat menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. TEMPO/Subekti
Asal Usul Munculnya Kabar Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Gerindra menepis kabar kerenggangan hubungan antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Lantas, darimana munculnya kabar tersebut?


Jokowi Terima Kunjungan Menlu Singapura di Istana

1 jam lalu

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Jumat, 26 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Terima Kunjungan Menlu Singapura di Istana

Presiden Jokowi terima kunjungan Menlu Singapura.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Dukungan Jokowi untuk Masa Transisi Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Dukungan Jokowi untuk Masa Transisi Prabowo-Gibran

Walau menyatakan tidak ada bentukan khusus tim transisi, Jokowi siap mengakomodasi program unggulan Prabowo-Gibran dalam perencanaan makro tahun depan dan menyokong seluruh proses politik mereka.


Sekjen Gerindra Tepis Isu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

3 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Sekjen Gerindra Tepis Isu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menepis rumor kerenggangan hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.


Golkar Ragu Jokowi Tak Lagi Kader PDIP: Kami Enggak Mau 'Ge-er'

3 jam lalu

Bakal Calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri saat mengjadiri Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IV PDIP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat, 29 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
Golkar Ragu Jokowi Tak Lagi Kader PDIP: Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Partai Golkar tidak ingin mengandai-andai mengenai keanggotaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuang (PDIP).


Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

3 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.


Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

4 jam lalu

Prabowo dan Jokowi di restoran Seribu Rasa. Instagram/Prabowo
Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.


Jokowi Keluhkan Banyak Masyarakat Berobat ke Luar Negeri, Ini 3 Negara Populer Tujuan Wisata Medis WNI

4 jam lalu

Suharso Monoarfa bertemu Luhut Binsar Panjaitan di Singapura. Instagram/@Suharsomonoarfa
Jokowi Keluhkan Banyak Masyarakat Berobat ke Luar Negeri, Ini 3 Negara Populer Tujuan Wisata Medis WNI

Presiden Jokowi mengeluhkan hilangnya Rp 180 triliun devisa karena masih banyak masyarakat berobat ke luar negeri.


Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

4 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.