TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penyidikan polisi terhadap pimpinan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya upaya hukum biasa, melainkan bentuk kriminalisasi dan upaya pelemahan KPK. Ketua KPK nonaktif Abraham Samad dan wakilnya yang juga nonaktif, Bambang Widjojanto, serta beberapa penyidik KPK, termasuk Novel Baswedan, adalah sasaran polisi.
"Terdapat rekaman sadapan KPK yang bisa membuktikan itu," kata peneliti dari ICW, Lalola Easter, dalam konferensi pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Ahad, 7 Juni 2015.
Rekaman tersebut, menurut Lola, terungkap setelah Novel bersaksi dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada 25 Mei 2015. Novel menyatakan ada rekaman yang berisi pembicaraan tentang upaya pelemahan KPK.
"Ternyata terkait dengan penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK sebelumnya," ujar Lola merujuk polisi berpangkat komisaris jenderal yang kini menjadi Wakil Kepala Kepolisian RI itu.
Sebelum menjadi Wakapolri, Budi merupakan calon tunggal Kapolri yang dijadikan tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap. Kasus Budi kini ditangani Badan Reserse Kriminal.
Akibat Budi dijadikan tersangka, ucap Lola, polisi berencana "menyerang balik" KPK dengan menjadikan pimpinan dan penyidik komisi antirasuah itu sebagai tersangka juga.
Lola meminta hakim konstitusi membuka rekaman tersebut di persidangan. Lola merujuk pada sidang konstitusi tahun 2009, saat ada kriminalisasi terhadap dua pemimpin KPK ketika itu: Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah. "Waktu itu MK juga membuka rekaman serupa," tuturnya.
Saat ini MK sedang menguji materi Undang-Undang KPK yang dimohonkan Bambang Widjojanto. Bambang berharap MK mengubah materi UU itu, sehingga pemimpin KPK yang dijadikan tersangka berdasarkan peristiwa yang terjadi sebelum bertugas di KPK tak langsung membuat yang bersangkutan berstatus nonaktif.
Bambang, Samad, dan Novel dijadikan tersangka oleh polisi menggunakan kasus yang terjadi jauh sebelum mereka bertugas di KPK.
Pengacara Bambang, Dadang Trisasongko, menyarankan KPK bersedia memberikan rekaman tersebut untuk dibuka di persidangan. Apalagi kalau kemudian hakim MK meminta rekaman itu diputar di persidangan. "Tujuannya, agar konflik dua institusi ini menjadi terang benderang," katanya dalam konferensi yang sama.
Pengacara publik LBH Jakarta, Alghifari Aqsa, berujar, secara formall, tak ada hambatan apa pun bagi KPK membuka rekaman itu. "Tak perlu di persidangan MK juga bisa, tergantung pimpinan KPK," ucapnya.
Saat ditanya pendapatnya jika KPK enggan membuka rekaman itu, Alghifari angkat bahu. "Terkuburlah semua harapan kami."
MUHAMAD RIZKI
