TEMPO Interaktif, Jakarta: Tidak seperti partai-partai lain maupun calon anggota DPD yang merasa kesulitan di dalam mendapatkan bukti, kuasa hukum Partai Persatuan Pembangunan Amir Hamzah mengaku mudah mendapatkan bukti-bukti untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu. "Baik itu di PPK maupun di KPUD, kami juga tidak kesulitan untuk menghadirkan saksi," katanya seusai persidangan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, Senin (17/5). Bukti-bukti yang dimaksud adalah beritaacara penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara. Meski mengaku mudah untuk mendapatkan bukti-bukti, namun di dalam persidangan PPP masih belum melengkapi alat bukti untuk beberapa kasus. Salah satunya adalah bukti untuk daerah pemilihan DPRD II Kabupaten Kerinci dan Kota Palembang.Majelis hakim yang dipimpin oleh Achmad Rustandi dengan hakim anggota Harjono dan Soedarsono memintapartai berlambang Ka'bah tersebut untuk segera melengkapi dan memperbaiki bukti-bukti dalam waktu 3X24 jam. Ini sesuai ketentuan undang-undang. Permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh PPP ini terdiri dari 21 kasus yang mempengaruhi peroleh kursi.Menurut Amir dari 21 kasus ini kesemuanya untuk tingkat pemilihan DPRD I dan DPRD II, di antaranyaadalah Kabupaten Kerinci, Sumatera Barat, Kabupaten Tulang Bawang propinsi Lampung. Sedangkan untuk Maluku Tenggara PPP seharusnya mendapatkan 3 kursi, dimana saat ini mereka tidak mendapatkan kursi sama sekali.Majelis memutuskan untuk melanjutkan sidang pemeriksaan permohonan sengketa pemilu yang diajukanPPP ini, Senin (24/5), pukul 15.00 WIB.Poernomo G. Ridho - Tempo News Room
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
45 menit lalu
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar
1 jam lalu
Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar
Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?
MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan
5 jam lalu
MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan
MK telah meregistrasi 297 perkara sengketa pileg. Sidang perdana dilakukan pada pekan depan.
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi
8 jam lalu
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi
Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.
Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
21 jam lalu
Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?
Pakar Politik Universitas Udayana Soal Putusan MK: Prosedur Hukum yang Robust, Apa Artinya?
1 hari lalu
Pakar Politik Universitas Udayana Soal Putusan MK: Prosedur Hukum yang Robust, Apa Artinya?
Tanggapan pakar politik Universitas Udayana Efatha Filomeno mengenai hasil putusan MK lalu yang disebutnya prosedur hukum yang robust.
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
1 hari lalu
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Kenakan Jubah Warna Hitam dan Merah, Apa Artinya?
1 hari lalu
Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Kenakan Jubah Warna Hitam dan Merah, Apa Artinya?
Jubah berwarna hitam dan merah yang dikenakan hakim MK bukan hanya sekadar pakaian resmi, tetapi juga simbol yang mengandung filosofi.
Perludem Sebut MK Masih Jadi Mahkamah Kalkulator
1 hari lalu
Perludem Sebut MK Masih Jadi Mahkamah Kalkulator
Perludem menyatakan bahwa MK masih menjadi 'mahkamah kalkulator' karena putusan sengketa pilpres masih berlandaskan selisih hasil suara.
Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo
2 hari lalu
Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo
Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.
