Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yogya Tak Serta Merta Hapus Full Day School  

image-gnews
Masyarakat NU Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan Full Day School di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. TEMPO/Budi Purwanto
Masyarakat NU Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan Full Day School di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. TEMPO/Budi Purwanto
Iklan

TEMPO.CO, YOGYAKARTA- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora DIY) DI Yogyakarta menyatakan tak serta merta akan langsung menghapus kebijakan lima hari sekolah atau sistem Full Day School yang terlanjur diterapkan meski Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Perpres Nomor 87 Tahun 2017 itu merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah.

BACA: Presiden Teken Perpres, Mendikbud: Full Day School  Opsional

“Dari pemetaan kami tiga bulan terakhir, hanya 10 persen sekolah di Yogya ini yang tidak bisa menerapan full day school, sisanya bisa menjalankan,” kata Kepala Dikpora DIY Baskoro Aji kepada Tempo Kamis 7 September 2017.

Di Yogya, ujar Aji, dari sekitar 450 SMA/SMK negeri/swasta, sekitar 90 persennya diklaim tak ada masalah saat menerapkan sistem delapan jam pelajaran tiap hari.

Untuk menyikapi terbitnya Perpres itu, Dikpora DIY pun mulai menyebar formulir ke seluruh SMA/SMK negeri/swasta di DIY untuk survey.

BACA: Penolakan Full Day School, Kiai Hasyim Asyari Dibesarkan Madrasah

“Tiap sekolah kami minta mengisi formulir terkait kesiapan dan evaluasi masing-masing sekolah, apakah bisa melanjutkan full day school atau kembali dengan enam hari sekolah,” ujarnya.

Dari survey itu, jika ternyata ditemukan banyak sekolah tak mampu melanjutkan sekolah lima hari, maka bisa mulai kembali dengan sistem sekolah enam hari semester depan atau tahun 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Karena di Perpres 87/2017 kan juga ada ada dua pilihan, tetap lima hari sekolah atau kembali enam hari sekolah,” ujarnya.

Aji menuturkan berdasarkan evaluasi pihaknya sekolah yang banyak tak bisa menerapkan lima hari sekolah di Yogya merupakan sekolah menengah kejuruan(SMK). Terutama terkait sarana yang dimiliki untuk praktik kerja dan laboratorium.

BACA: Bagi Cak Imin, Full Day School Merusak Tradisi ... -

“Misalnya untuk bengkel praktik siswa, saat enam hari sekolah, jam praktiknya saja sudah sampai pukul 16.00, apalagi kalau lima hari kan jadi lebih repot, bisa sampai malam,” ujarnya.

Selain sarana prasaran, kendala lain sekolah yang kesulitan menerapkan lima hari sekolah adalah jumlah tenaga pengajar atau guru.

Sedangkan itu terkait kebijakan di tingkat SD/SMP, Aji menyatakan kewenangan diserahkan kepada masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

PRIBADI WICAKSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Di Bekasi, Ada Siswa SMAN Numpang Sekolah di Gedung SD

4 Oktober 2018

Ilustrasi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA). TEMPO/Prima Mulia
Di Bekasi, Ada Siswa SMAN Numpang Sekolah di Gedung SD

Selama ini, siswa SMAN 21 Bekasi menggunakan gedung sekolah milik SDN Jatimakmur 3 dan SDN Pondok Gede 4 dengan jumlah kuota siswa 324 siswa.


Dahnil Anzar Cerita di Balik Terbitnya Perpres PPK  

7 September 2017

Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. facebook.com
Dahnil Anzar Cerita di Balik Terbitnya Perpres PPK  

Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak bercerita tentang di balik terbitnya Perpres Penguatan Pendidikan Karakter yang diteken Jokowi.


KPAI Dukung Perpres Pendidikan Karakter Ketimbang Full Day School

7 September 2017

Ilustrasi anak siap masuk sekolah dasar. shutterstock.com
KPAI Dukung Perpres Pendidikan Karakter Ketimbang Full Day School

Retno mengatakan Perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter menghapus kewajiban sekolah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.


Perpres PPK Berlaku, PBNU Minta Debat Full Day School Diakhiri

6 September 2017

Presiden Jokowi (tengah) bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kiri), Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kedua kiri), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas (kedua kanan) dan para pimpinan ormas Islam lainnya memberi keterangan pers usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 6 September 2017. ANTARA
Perpres PPK Berlaku, PBNU Minta Debat Full Day School Diakhiri

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengajak kepada seluruh pihak untuk mengakhiri perdebatan tentang full day school.


Presiden Teken Perpres, Mendikbud: Full Day School Opsional

6 September 2017

Masyarakat NU Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan Full Day School di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. TEMPO/Budi Purwanto
Presiden Teken Perpres, Mendikbud: Full Day School Opsional

Ketua PB NU Said Aqil Siradj mengusulkan pemerintah mengalokasikan anggaran kepada madrasah atau pesantren yang melaksanakan pendidikan karakter.


ICMI Minta Pemerintah, NU, Muhammadiyah Dialogkan Full Day School

24 Agustus 2017

Ketua umum ICMI, Jimly Asshidddiqie, memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Ikatan Cendiakawan Muslim Indonesia, Jakarta, 9 Agustus 2017. TEMPO/Imam Sukamto
ICMI Minta Pemerintah, NU, Muhammadiyah Dialogkan Full Day School

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie mnilai liarnya polemik full day school akibat pemerintah gagal menjalin komunikasi.


Ratusan Siswa Madrasah di Ambon Protes Penerapan Full Day School

21 Agustus 2017

Ratusan siswa madrasah se-Kota Ambon mendatangi Gedung DPRD Provinsi Maluku, 21 Agustus 2017. Kedatangan mereka untuk memprotes kebijakan Pemerintah terkait penerapan full day school. Foto: Rere Khairiyah
Ratusan Siswa Madrasah di Ambon Protes Penerapan Full Day School

Siswa madrasah meminta DPRD Maluku meninjau ulang peraturan menteri tentang full day school.


Kemendikbud Tegaskan Tidak Ada Istilah Full Day School  

19 Agustus 2017

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berfoto bersama Sekjen Kemdikbud Didik Suhardi di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 28 Juli 2016. TEMPO/Danang Firmanto
Kemendikbud Tegaskan Tidak Ada Istilah Full Day School  

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi mengatakan, tidak ada keharusan sekolah menerapkan 5 hari belajar.


Menteri Muhadjir Akui Menjelaskan Permendikbud 100 Kali, Lalu...

18 Agustus 2017

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan hasil pelaksanaan Ujian Nasional 2017 di Gedung Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta Pusat, 12 Mei 2017. TEMPO/DWI FEBRINA FAJRIN
Menteri Muhadjir Akui Menjelaskan Permendikbud 100 Kali, Lalu...

Muhadjir Effendy mengatakan kegiatan ekstrakulikuler yang ada di dalam Permendikbud bertujuan untuk penguatan karakter bersifat pilihan atau opsional.


PMII Jawa Timur Demo Tolak Penerapan Full Day School

17 Agustus 2017

Masyarakat NU Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan Full Day School di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. TEMPO/Budi Purwanto
PMII Jawa Timur Demo Tolak Penerapan Full Day School

Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur melakukan aksi demo menolak penerapan Full Day School.