Sidang Pansus Angket, Penggugat: MK Agar Undang DPR - Pemerintah

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Wartawan duduk-duduk di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang sidang putusan sengketa pemilihan presiden di Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang gugatan uji materi terkait hak angket dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Senin, 21 Agustus 2017.

Sidang itu merupakan sidang ketiga dari gugatan yang dilayangkan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi menyusul dibentuknya pansus angket KPK oleh DPR.

Kuasa hukum dari forum tersebut, Victor Santoso Tandiasa, mengatakan bahwa sidang lanjutan tersebut akan digelar besok pada pukul 14.00 di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 MK, Jakarta Pusat. "Agendanya adalah mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah," ujar Victor saat dihubungi, Minggu, 20 Agustus 2017.

Baca :

Busyro Muqoddas Dkk Ajukan Uji Materi Pansus DPR Hak Angket KPK

Menurut Victor, dalam sidang ketiga besok, pihaknya akan meminta MK untuk menghadirkan pimpinan KPK. Kehadiran KPK secara kelembagaan diperlukan untuk menjelaskan kedudukan KPK dan model pengawasan internal yang dimilikinya. "Kami juga akan mengajukan permohonan provisi atau putusan sela," katanya.

Victor pun berharap, dalam putusannya nanti, MK akan menyatakan frase "pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah" yang tertulis di UU MD3 sebagai sesuatu yang konstitusional dengan syarat frase itu dimaknai sesuai dengan apa yang dijelaskan secara eksplisit dalam penjelasan UU tersebut.

"Sehingga terhadap segala tindakan pansus angket KPK yang mendasarkan pada UU MD3 adalah inkonstitusional," ujar Victor.

Frase yang digugat oleh FKHK itu merupakan salah satu frase dalam pasal 79 ayat 3 UU MD3 yang berbunyi: "Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."

Simak : Pegawai KPK Gugat Pansus Hak Angket ke Mahkamah Konsitusi.

Dalam penjelasan UU MD3, yang dimaksud frase "pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah" adalah kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

"Hak angket hanya terbatas pada lingkup kekuasaan eksekutif," tutur Victor.

Menurut Victor, diperluasnya subyek hak angket oleh DPR dengan memasukan KPK sebagai subyek angket yang berujung pada pembentukan pansus angket KPK menimbulkan adanya problematika konstitusional. "Masalah itu harus diselesaikan dalam forum yang netral obyektif dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat," ujarnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI






MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

10 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

12 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

12 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

27 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

21 Juli 2022

Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

Penelitian soal ganja medis seperti yang diminta oleh MK bisa dilakukan oleh pemerintah, selagi DPR membahas revisi UU Narkotika.


MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

20 Juli 2022

MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

MK tetap menolak gugatan legalisasi ganja medis. Menganggap manfaatnya tidak berbanding lurus dengan akibatnya.


MK Anggap Manfaat Legalisasi Ganja Medis Tak Berbanding Lurus dengan Akibat

20 Juli 2022

MK Anggap Manfaat Legalisasi Ganja Medis Tak Berbanding Lurus dengan Akibat

Narkotika golongan I seperti ganja tetap dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan alias medis, seperti ketentuan yang saat ini berlaku


Mahkamah Konstitusi Tolak 4 Gugatan dalam Sehari, Apa Saja?

9 Juli 2022

Mahkamah Konstitusi Tolak 4 Gugatan dalam Sehari, Apa Saja?

Dalam sehari, Mahkamah Konstitusi menolak 4 gugatan sekaligus. antara lain soal Presidential Threshold dan uji materi Gubernur DKI Jakarta dan Papua.


Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

6 Juli 2022

Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

PKS ingin presidential threshold di rentang 7-9 persen. Angka tersebut dianggap sebagai titik tengah agar dikabulkan Mahkamah Konstitusi.