Pemerintah Akan Mengatur Iklan Susu Formula untuk Bayi, Sebab...

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Front Page Cantik. Rambu Iklan Susu. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah sedang menyiapkan aturan tentang pengendalian promosi susu formula untuk bayi usia 0-2 tahun. Kepala Subdirektorat Bina Kewaspadaan Gizi Kementerian Kesehatan, Galopong Sianturi, mengatakan rancangan aturan setingkat peraturan pemerintah itu sudah berada di kantor Presiden Joko Widodo.

“Ini di tahap harmonisasi antarmenteri,” kata Galopong dalam acara bertema “Susu Sebagai Sumber Nutrisi yang Terjangkau dan Pendorong Pemberdayaan UMKM” di Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2017.

Baca : Menyusui Kurangi Risiko Serangan Jantung dan Stroke

Instansi yang membahas aturan ini adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. Galopong mengungkapkan, Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengikuti kesepakatan Badan Kesehatan Dunia (WHO), yang tahun lalu menganjurkan pengendalian iklan susu formula untuk bayi usia 0-3 tahun.

“Di Indonesia ada keberatan bila sampai 3 tahun. Kemungkinan kesepakatan para pihak pengendaliannya sampai 2 tahun saja,” ucapnya.

Menurut Galopong, pengendalian iklan itu dilakukan untuk mengedepankan pemberian air susu ibu (ASI) hingga anak berusia 2 tahun.

Galopong menyatakan mendapati sejumlah bentuk promosi yang selama ini menyimpang. Salah satunya adalah pemberian susu formula gratis kepada para ibu yang baru melahirkan.

Pemerintah khawatir para ibu yang belum mengetahui pentingnya ASI akan langsung memberi susu formula kepada si bayi. “Ini promosi terselubung namanya,” katanya.

Pemberian ASI eksklusif hingga 6 bulan menjadi prioritas pemerintah saat ini. Baru 40 persen ibu yang memberikan ASI eksklusif. Padahal Indonesia sedang mengalami beban ganda masalah gizi.

Ada anak yang kekurangan gizi, kelebihan gizi, juga stunting atau masalah gizi yang membuat pertumbuhan otak dan fisik terhambat.

Peneliti dari McGill University, Micahel Kramer, pun mengungkapkan bahwa pemberian ASI eksklusif bisa menurunkan risiko obesitas hingga 15 persen.

ASI memiliki kandungan asam lemak tak jenuh rantai panjang yang lebih tinggi ketimbang susu formula. Penanganan masalah gizi, terutama stunting, pun menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Simak juga : Begini Cara Sandiaga Uno Menggenjot Capaian ASI Eksklusif di DKI

Mulai tahun depan akan ada 100 kabupaten dan kota yang diintervensi secara langsung untuk menangani masalah stunting. Salah satunya dengan mengetatkan pemberian ASI.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adhi S. Lukman, menyarankan agar pemerintah mengkaji kembali rencana pembuatan aturan itu. Ia berharap pemerintah tak terlalu membatasi pengusaha dengan banyak regulasi. Ia khawatir larangan itu justru menghambat pemenuhan gizi bayi.

Pemerintah juga disarankan menggaet asosiasi pengusaha makanan untuk mendorong kampanye ASI eksklusif. “Saat ini sudah banyak pengusaha yang mendukung pemenuhan ASI eksklusif itu,” kata Adhi lagi.

DINI PRAMITA | MITRA TARIGAN






Kementerian Kesehatan Tetapkan 3 Lab UI Jadi Pusat Riset Vaksin

5 hari lalu

Kementerian Kesehatan Tetapkan 3 Lab UI Jadi Pusat Riset Vaksin

Kementerian Kesehatan meluncurkan laboratorium jejaring OIC CoE untuk mendukung tercapainya tujuan kemandirian produksi vaksin.


Warga Depok dan Tangerang yang Kontak Erat dengan Pasien Cacar Monyet Dinyatakan Sehat

13 hari lalu

Warga Depok dan Tangerang yang Kontak Erat dengan Pasien Cacar Monyet Dinyatakan Sehat

Tiga warga asal Kota Depok dan Tangerang sempat kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif cacar monyet pertama di Indonesia


Update Kasus Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Kemenkes: 7 Masih Pending

13 hari lalu

Update Kasus Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Kemenkes: 7 Masih Pending

Kementerian Kesehatan telah sejauh ini memeriksa 91 kasus dugaan hepatitis akut misterius pada anak di Indonesia.


Pasien Positif Cacar Monyet Sudah Sehat dan Beraktivitas Kembali

13 hari lalu

Pasien Positif Cacar Monyet Sudah Sehat dan Beraktivitas Kembali

Dia adalah satu-satunya pasien terkonfirmasi positif cacar monyet di Tanah Air hingga trennya di dunia yang kini menurun.


Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

13 hari lalu

Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

Dirjen WHO menyatakan sudah ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir.


Moeldoko Minta Dana Rp 705 Miliar untuk Faskes TNI Dicairkan: Kasihan Prajurit

15 hari lalu

Moeldoko Minta Dana Rp 705 Miliar untuk Faskes TNI Dicairkan: Kasihan Prajurit

Moeldoko menyatakan pencairan dana klaim kesehatan di fasilitas kesehatan milik TNI terhambat sehingga mengganggu operasional.


Kemenkes Kini Wajibkan Bayi Baru Lahir Tes Darah dari Tumit, untuk Apa?

27 hari lalu

Kemenkes Kini Wajibkan Bayi Baru Lahir Tes Darah dari Tumit, untuk Apa?

Satu dari 3000 bayi baru lahir di dunia diketahui menderita Hipotiroid Kongenital. 'Tiba-tiba' tumbuh cacat fisik dan retardasi mental.


Kemenkes Siapkan Aplikasi PeduliLindungi dalam 14 Bahasa untuk KTT G20

30 hari lalu

Kemenkes Siapkan Aplikasi PeduliLindungi dalam 14 Bahasa untuk KTT G20

Kemenkes ingin memastikan para tamu presidensi G20 mendapatkan pelayanan kesehatan yang berstandar paling maksimal.


Kemenkes: Digitalisasi Layanan Kesehatan Perlu Lintas Sektor

37 hari lalu

Kemenkes: Digitalisasi Layanan Kesehatan Perlu Lintas Sektor

Digitalisasi dalam layanan kesehatan adalah inisiatif yang dipimpin oleh pemerintah.


Menkes Sebut Vaksin Cacar Monyet Tidak Akan Diberikan ke Semua Orang

37 hari lalu

Menkes Sebut Vaksin Cacar Monyet Tidak Akan Diberikan ke Semua Orang

Menteri Kesehatan menyatakan virus cacar monyet lebih sulit menyebar sehingga tak semua orang harus mendapatkan vaksinasi.