Ombudsman Anggap Sistem Pelayanan TKI di Jatim Perlu Pembenahan  

Reporter

Barisan sejumlah calon Tenaga Kerja Indonesia ilegal yang terjaring di bandara di kumpulkan di Mapolda Jawa Timur, 28 Juli 2015. Sebanyak 85 calon TKI dan 56 paspor diamankan saat para calon TKI berada di Bandara Internasional Juanda. FULLY SYAFI

TEMPO.CO, SURABAYA - Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Ninik Rahayu menilai sistem pelayanan untuk tenaga kerja Indonesia (TKI) di Jawa Timur masih perlu pembenahan. Ninik mengatakan salah satu bentuk pelayanan yang belum banyak didapat para TKI ialah soal pemenuhan hak informasi.

Menurut Ninik, hak informasi tersebut terkait dengan tata cara bermigrasi. Padahal, dia menambahkan, hal itu sudah menjadi standar pelayanan mendasar yang paling dibutuhkan para TKI.

“Bagaimana orang bisa bekerja dengan baik jika informasi tentang tata caranya saja tidak didapatkan,” katanya saat mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Kamis, 3 Agustus 2017.

BACA: Pejabat Sebut Anomali Soal Tren Kenaikan Kasus TKI Ilegal

Selain soal pemenuhan hak informasi, Ninik menuturkan pelayanan kesehatan, asuransi, dan e-KTP sampai verifikasi dokumen TKI seharusnya dilakukan di pelayanan satu atap. Menurut dia, pelayanan satu atap di Jawa Timur tersebut tidak dibarengi dengan sistem yang baik. Sehingga rekomendasi bagi TKI yang hendak pergi ke luar negeri masih dikeluarkan banyak pihak.

“Persoalan itu harus segera dibenahi, padahal prinsip yang sudah ada di peraturan daerah juga mengatur soal pelayanan satu atap,” ujarnya.

Adapun Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah dengan pengiriman TKI terbesar nomor dua setelah Jawa Barat. TKI di Jawa Timur paling banyak berasal dari Kabupaten Ponorogo, Blitar, Tulungagung, Banyuwangi, dan Malang.

BACA: Ini Kesepakatan Rapat Koordinasi Tangani TKI ..

Ninik berujar, meski data laporan ke Ombudsman terkait dengan korban human trafficking tidak terlampau tinggi, secara umum masih cukup banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban ketika mereka bermigrasi. Karena itu, dia menambahkan, Ombudsman berinisiatif melakukan investigasi mengenai permasalahan dari pra-penempatan TKI sampai pemberangkatan.

“Kami belum melihat kondisi di tempat kerja dan pemulangan. Khusus hari ini, kami meninjau di Jawa Timur dan sudah mendatangi kantor Disnaker dan DPRD Jawa Timur,” ucapnya.

JAYANTARA MAHAYU






Istana Akui Nantikan Pengesahan RUU PPRT yang Mangkrak 18 Tahun di DPR

4 hari lalu

Istana Akui Nantikan Pengesahan RUU PPRT yang Mangkrak 18 Tahun di DPR

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramowardhani, menyebut pemerintah serius menggodok Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Bahkan, Jaleswari menyebut pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan pembahasan tentang UU PPRT.


TKI Pemetik Buah di Inggris Masih Merana Tanpa Pekerjaan

7 hari lalu

TKI Pemetik Buah di Inggris Masih Merana Tanpa Pekerjaan

Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI), yang dijanjikan untuk ditempatkan di perkebunan Inggris masih tidak jelas.


Pemerintah Gugat Mantan Majikan Adelina Lisao, Anggota DPR Fraksi PKS: Untuk Perjuangkan Keadilan

11 hari lalu

Pemerintah Gugat Mantan Majikan Adelina Lisao, Anggota DPR Fraksi PKS: Untuk Perjuangkan Keadilan

Anggota DPR dari Fraksi PKS mendukung upaya pemerintah untuk mengajukan gugatan terhadap mantan majikan Adelina Lisao.


Siksa ART Indonesia Sampai Mati, Hukuman Pria Ini Dipangkas Hakim UEA

28 hari lalu

Siksa ART Indonesia Sampai Mati, Hukuman Pria Ini Dipangkas Hakim UEA

Pelaku penyiksaan ART di Dubai, UEA dikurangi hukumannya menjadi 15 tahun penjara dari hukuman seumur hidup.


Malaysia Gunakan Satu Pintu untuk Pekerja Migran Mulai 1 September

46 hari lalu

Malaysia Gunakan Satu Pintu untuk Pekerja Migran Mulai 1 September

Malaysia mulai 1 September 2022 akan menerapkan satu pintu yang mengharuskan seluruh pekerja migran mendapat persetujuan dari Jabatan Tenaga Kerja


TKI Korban Salah Vonis Pengadilan Malaysia, Terlanjur Dihukum Cambuk

47 hari lalu

TKI Korban Salah Vonis Pengadilan Malaysia, Terlanjur Dihukum Cambuk

Tenaga kerja Indonesia, Sabri Umar, menjadi korban salah vonis pengadilan Sabah, Malaysia, yang mendakwanya tidak memiliki izin kerja.


TKI Pemetik Buah di Inggris Terlilit Utang, BP2MI Terjunkan Tim

47 hari lalu

TKI Pemetik Buah di Inggris Terlilit Utang, BP2MI Terjunkan Tim

BP2MI berkoordinasi dengan KBRI London tengah memeriksa kesesuaian pembayaran upah dan akomodasi yang dianggap bermasalah terhadap TKI tersebut.


TKI Asal Bali Sakit Parah di Turki, Surati Jokowi Ingin Pulang ke Indonesia

48 hari lalu

TKI Asal Bali Sakit Parah di Turki, Surati Jokowi Ingin Pulang ke Indonesia

Dalam suratnya, Vira yang merupakan TKI asal Bali, muntah darah di Turki. Ia ingin pulang ke Indonesia.


Top 3 Dunia: Nestapa TKI di Inggris hingga Rusia Tawarkan Senjata ke Sekutu

49 hari lalu

Top 3 Dunia: Nestapa TKI di Inggris hingga Rusia Tawarkan Senjata ke Sekutu

Top 3 dunia adalah TKI di Inggris terlilit utang, Rusia tawarkan senjata ke negara-negara sekutuh hingga Thailand tangkap bandar judi online China.


Nestapa TKI Pemetik Buah di Inggris, Terpaksa Gadaikan Rumah setelah Terlilit Utang

49 hari lalu

Nestapa TKI Pemetik Buah di Inggris, Terpaksa Gadaikan Rumah setelah Terlilit Utang

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai pemetik buah di Inggris harus menelan pil pahit