Gerindra Lepas Tangan Soal Pernyataan Waketumnya yang Serang PDIP  

Reporter

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengklarifikasi beredarnya salinan surat permohonan fasilitas ke KJRI New York di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 28 Juni 2016. Ia mengaku tidak pernah meminta Sekretariat Jenderal DPR untuk membuat surat permohonan penyediaan fasilitas dan pendampingan tersebut. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.COJakarta - Arief Poyouno, Wakil Ketua Umum Partai  Gerindra, dilaporkan ke polisi oleh sejumlah aktivis PDI Perjuangan menyusul pernyataannya yang dianggap menyerang partai mereka. Terutama pernyataan Arief yang menyamakan PDIP dengan Partai Komunis Indonesia.

Kolega Arief di Partai Gerindra ternyata tak setuju dengan pernyataan Arief. Fadli Zon, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menyebut pernyataan Arief Poyuono terkait dengan PDIP beberapa waktu lalu bukanlah sikap dan pernyataan Partai Gerindra. Pernyataan itu, menurut Fadli, adalah pernyataan pribadi. 

Baca: Kata Puan Maharani Soal Waketum Gerindra Samakan PDIP dengan PKI

“Pertama, perlu ditegaskan bahwa Gerindra selalu menghormati dan berusaha menjaga hubungan baik dengan semua partai politik,” kata Fadli dalam keterangan tertulis yang diperoleh Tempo, Rabu, 2 Agustus 2017.

Meski berkompetisi secara elektoral, menurut Fadli, Gerindra menganggap PDIP—juga partai-partai lain—sebagai mitra dalam berdemokrasi. "Sebagai mitra, tentu ada fatsun yang harus dijaga dalam berkomunikasi, dan kami menjunjung tinggi hal itu. Ketua Umum kami, Pak Prabowo, sangat memperhatikan kasus yang seharusnya tak perlu terjadi ini.”

Baca: Samakan PDIP dengan PKIWaketum Gerindra Dilaporkan ke Polda

Fadli mengatakan pernyataan Arief Poyuono yang dianggap tak pantas dan menyerang PDIP itu sifatnya pandangan pribadi, jadi tidak mewakili sikap dan pandangan partai.

“Sebagai partai di luar pemerintahan, Gerindra tentu sering mengkritik dan mengoreksi pemerintah. Untuk menjalankan fungsi kontrol, kami memang harus selalu kritis terhadap pihak pemerintah demi check and balances," ucap Fadli 

Namun, menurut Fadli, obyek kritik Gerindra adalah kebijakan, bukan pribadi orang atau organisasi. "Kami menyayangkan Saudara Arief. Partai akan menegur yang bersangkutan terkait dengan persoalan ini. Ia harus mempertanggungjawabkan ucapannya.”

Baca: PDIP Tersinggung Ucapan Wakil Ketua Gerindra, Kaji Jalur Hukum

Fadli menegaskan, Partai Gerindra tetap pada pendirian bahwa ketentuan mengenai angka presidential threshold 20 persen dalam pemilu serentak 2019 memang menggelikan.

Ketentuan itu telah mengebiri hak berdemokrasi rakyat yang secara tegas telah dijamin konstitusi, terutama Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Pandangan Gerindra mengenai hal itu tak berubah. "Karena itu, Gerindra akan mendukung setiap elemen masyarakat yang melakukan uji materi atas ketentuan presidential threshold 20 persen itu. Semoga saja hakim MK tetap istikamah sebagai pengawal konstitusi," tutur Fadli.

WDA






Fadli Zon Sebut Gas Air Mata Kunci Tragedi Kanjuruhan

1 jam lalu

Fadli Zon Sebut Gas Air Mata Kunci Tragedi Kanjuruhan

Anggota DPR Fadli Zon berharap segera ada pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan.


Fadli Zon Bela Mamat Alkatiri yang Dipolisikan Anggota DPR Hillary Brigitta Lasut

15 jam lalu

Fadli Zon Bela Mamat Alkatiri yang Dipolisikan Anggota DPR Hillary Brigitta Lasut

Fadli Zon membela komika Mohammed Yusran Farid Alkatiri alias Mamat Alkatiri yang dilaporkan ke polisi oleh anggota DPR Hillary Brigitta Lasut


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

3 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

4 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


PKB dan Gerindra Sama-sama Usung Ketum Jadi Capres, Fadli Zon Bicara Elektabilitas

4 hari lalu

PKB dan Gerindra Sama-sama Usung Ketum Jadi Capres, Fadli Zon Bicara Elektabilitas

PKB berkukuh mengusung Cak Imin sebagai capres 2024. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menyebut keputusan ini merupakan mandat dari muktamar.


Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

4 hari lalu

Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

Fadli Zon menilai isu duet Prabowo - Jokowi mesti ditinjau fatsun politiknya.


Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

4 hari lalu

Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

Fadli mengatakan Prabowo tidak perlu menegaskan soal isu duet ini, mengingat para relawanlah yang melontarkan dan mendukung Prabowo-Jokowi.


Prabowo Kalah dari Anies di Survei ILC, Fadli Zon: Masih Terlalu Pagi Melihat Survei

13 hari lalu

Prabowo Kalah dari Anies di Survei ILC, Fadli Zon: Masih Terlalu Pagi Melihat Survei

Fadli Zon mengatakan masih terlalu dini melihat survei Pemilu 2024 setelah Prabowo Subianto kalah dari Anies Baswedan dalam survei yang dilakukan Indonesia Lawyers Club (ILC).


SBY Duga Bakal Ada Kecurangan di Pemilu 2024, Fadli Zon: Pemilu Kita Belum Jujur dan Adil

13 hari lalu

SBY Duga Bakal Ada Kecurangan di Pemilu 2024, Fadli Zon: Pemilu Kita Belum Jujur dan Adil

Fadli Zon mengatakan sah-sah saja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan akan turun gunung karena Pemilu 2024 disinyalir tidak adil.


Akun Bjorka Retas Sejumlah Instansi Pemerintah, Fadli Zon: Proteksi Keamanan Siber Lemah

23 hari lalu

Akun Bjorka Retas Sejumlah Instansi Pemerintah, Fadli Zon: Proteksi Keamanan Siber Lemah

Fadli Zon menilai bobolnya data pemerintah oleh Bjorka mempermalukan institusi negara maupun orang penting di dalamnya.