PAN Siap Dievaluasi Jokowi Soal Posisinya di Koalisi

Reporter

Anggota DPR meninggalkan ruang sidang (Walk Out) sebelum pengambilan keputusan pengesahan RUU Pemilu pada Rapat Paripurna ke-32 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Jumat (21/7) dini hari. Empat fraksi yang memutuskan walk out yaitu PKS, Gerindra, PAN, dan Demokrat, termasuk tiga pimpinan DPR seperti Fadli Zon (Gerindra), Taufik Kurniawan (PAN), serta Agus Hermanto (Demokrat). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan mengatakan partainya siap dievaluasi terkait posisinya dalam barisan koalisi pendukung pemerintah. Menurut dia, Presiden Joko Widodo yang berhak mengevaluasi.

"Kalau ditanya siap atau tidak, kami siap. Kami serahkan pada Presiden. Itu hak konstitusional presiden," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 26 Juli 2017. Ia mengatakan, partainya akan menghormati apa pun keputusan Presiden.

BACA: Wapres JK: Kalau PAN Ingin Mundur, Pemerintah Tak Bisa Menahan...

Posisi PAN dalam koalisi pendukung pemerintah menuai polemik. Hal ini terkait sikap Fraksi PAN di DPR yang memutuskan walk out saat rapat peripurna pengambilan keputusan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu pada pekan lalu.

Dalam rapat tersebut, PAN mengambil sikap sama dengan partai oposisi, seperti Fraksi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat. Padahal, fraksi partai pendukung pemerintah, seperti  Golkar, PDI Perjuangan, NasDem, PPP, Hanura, dan PKB yang sepakat memilih opsi A dalam paket lima isu krusial RUU Pemilu.

Tak hanya saat rapat paripurna RUU Pemilu, PAN juga berbeda sikap dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 / 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Baca juga: Zulkifli Hasan Klaim PAN Tetap Setia dengan Pemerintah Jokowi

Menurut Taufik, PAN memegang prinsip koalisi tanpa syarat. “Ini menarik sebagai fenomena koalisi dari awal,” ujarnya. Ia berharap persoalan koalisi tidak hanya sebatas keterwakilan partai dalam kabinet pemerintah. “Kami harap koalsi tidak hanya soal ada atau tidak menteri dalam kabinet.”

ARKHELAUS W.






Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

14 menit lalu

Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

Presiden Jokowi menyentil pejabat negara yang memamerkan aktivitas melancongnya ke luar negeri di media sosial. Menurut Jokowi, kegiatan para pejabat itu membuat devisa lari ke luar negeri.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

35 menit lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akusisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

47 menit lalu

DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akusisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

MRT Jakarta telah meminta penyertaan modal daerah Rp 1,7 triliun untuk mengakuisisi PT KCI. Kondisi fiskal terkendala pandemi Covid-19.


Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

1 jam lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi


Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

2 jam lalu

Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

Jokowi menjelaskan, infrastruktur dibutuhkan karena merupakan fondasi bangsa agar bisa bersaing dengan negara lain.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

2 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

2 jam lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.


Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

2 jam lalu

Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

Pihak Istana Kepresidenan mengganti ponsel milik Sabrila, siswi SMA di Buton Selatan yang ponselnya rusak saat mengejar rombongan Presiden Jokowi.


Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

3 jam lalu

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

Jokowi menjelaskan saat ini kondisi ekonomi global sedang sulit.


Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

3 jam lalu

Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

Di negara lain, ucap Sri Mulyani, tidak semua warga bisa menikmati kehidupan yang biasa layaknya orang Indonesia.