PAN Siap Dievaluasi Jokowi Soal Posisinya di Koalisi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR meninggalkan ruang sidang (Walk Out) sebelum pengambilan keputusan pengesahan RUU Pemilu pada Rapat Paripurna ke-32 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Jumat (21/7) dini hari. Empat fraksi yang memutuskan walk out yaitu PKS, Gerindra, PAN, dan Demokrat, termasuk tiga pimpinan DPR seperti Fadli Zon (Gerindra), Taufik Kurniawan (PAN), serta Agus Hermanto (Demokrat). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Anggota DPR meninggalkan ruang sidang (Walk Out) sebelum pengambilan keputusan pengesahan RUU Pemilu pada Rapat Paripurna ke-32 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Jumat (21/7) dini hari. Empat fraksi yang memutuskan walk out yaitu PKS, Gerindra, PAN, dan Demokrat, termasuk tiga pimpinan DPR seperti Fadli Zon (Gerindra), Taufik Kurniawan (PAN), serta Agus Hermanto (Demokrat). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan mengatakan partainya siap dievaluasi terkait posisinya dalam barisan koalisi pendukung pemerintah. Menurut dia, Presiden Joko Widodo yang berhak mengevaluasi.

    "Kalau ditanya siap atau tidak, kami siap. Kami serahkan pada Presiden. Itu hak konstitusional presiden," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 26 Juli 2017. Ia mengatakan, partainya akan menghormati apa pun keputusan Presiden.

    BACA: Wapres JK: Kalau PAN Ingin Mundur, Pemerintah Tak Bisa Menahan...

    Posisi PAN dalam koalisi pendukung pemerintah menuai polemik. Hal ini terkait sikap Fraksi PAN di DPR yang memutuskan walk out saat rapat peripurna pengambilan keputusan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu pada pekan lalu.

    Dalam rapat tersebut, PAN mengambil sikap sama dengan partai oposisi, seperti Fraksi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat. Padahal, fraksi partai pendukung pemerintah, seperti  Golkar, PDI Perjuangan, NasDem, PPP, Hanura, dan PKB yang sepakat memilih opsi A dalam paket lima isu krusial RUU Pemilu.

    Tak hanya saat rapat paripurna RUU Pemilu, PAN juga berbeda sikap dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 / 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

    Baca juga: Zulkifli Hasan Klaim PAN Tetap Setia dengan Pemerintah Jokowi

    Menurut Taufik, PAN memegang prinsip koalisi tanpa syarat. “Ini menarik sebagai fenomena koalisi dari awal,” ujarnya. Ia berharap persoalan koalisi tidak hanya sebatas keterwakilan partai dalam kabinet pemerintah. “Kami harap koalsi tidak hanya soal ada atau tidak menteri dalam kabinet.”

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.