Kalla: PAN yang Bisa Menarik Menteri, Bukan Amien Rais  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna tentang RAPBN 2018 di Istana Negara, Jakarta, 24 Juli 2017. Jokowi juga menekankan perlunya sinkronisasi antar kementerian dan lembaga dalam penerapan kebijakan. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna tentang RAPBN 2018 di Istana Negara, Jakarta, 24 Juli 2017. Jokowi juga menekankan perlunya sinkronisasi antar kementerian dan lembaga dalam penerapan kebijakan. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Partai Amanat Nasional (PAN) ingin menarik kadernya dari kursi kabinet, itu adalah hak partai. Pemerintah, kata Kalla, tidak bisa mencegah bila partai menginginkan.

    "Ya kami kembalikan ke PAN. PAN bagaimana? Kalau PAN menginginkan itu, tentu pemerintah tidak bisa menahan," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017.

    Kalla mengatakan hal itu untuk menjawab pertanyaan wartawan soal keinginan Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais yang meminta PAN menarik kadernya dari Kabinet Kerja. Amien melontarkan pernyataannya di sebuah acara yang ditayangkan Kompas TV.

    Baca: Ketum PAN Zulkifli: Reshuffle Kabinet itu Hak Penuh Presiden

    Menurut Kalla, bisa saja partai menarik diri dari pemerintahan. Namun, secara etis hal tersebut harus dilakukan ketua umum dan sekretaris jenderal yang mewakili dewan pengurus pusat partai. "Kalau partai yang bersangkutan minta keluar enggak apa-apa, tapi itu bukan Pak Amien (yang meminta), harus ketua umum, sekretaris jenderal," kata Kalla.

    PAN menempatkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam Kabinet Kerja. Kader PAN lain yang berada di pemerintahan adalah Soetrisno Bachir. Dia duduk sebagai Kepala Komite Ekonomi dan Industri Nasional.

    Simak: Mengapa PAN Absen dalam Pertemuan Koalisi Partai di Istana?

    Meski berada di pemerintahan, PAN memiliki sikap berbeda dengan pemerintah. Contohnya adalah soal pembahasan UU Pemilu. Saat itu, pemerintah bersama partai-partai koalisi pendukungnya menghendaki presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

    Namun, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, PAN justru melakukan aksi walk out karena mendukung angka ambang batas yang berbeda, yakni nol persen. Menteri Asman berujar orientasinya saat ini adalah bekerja dengan baik dan menunjukkan kinerja yang bagus.

    Lihat: Analis Politik Ini Sebut 'Dosa' Terbesar PAN di Kabinet Jokowi

    "Apa yang dibebankan kepada saya adalah memperbaiki aparatur sipil negara. Jadi saya konsentrasi menjalankan tugas yang telah diberikan Presiden," kata Asman menanggapi pernyataan Amien Rais, saat ditemui di Kompleks Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Juli 2017.

    AMIRULLAH SUHADA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.