Alasan PPP Buka Posko Masukan Perpu Ormas dari Masyarakat  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Puluhan peserta aksi yang tergabung Gerakan mahasiswa Pembebasan melakukan demo menentang penetapan Perpu tentang pembubaran ormas di Bundaran Patung Kuda Jakarta, 12 Juli 2017. Dalam aksinya mereka menolak pembubaran ormas islam seperti HTI. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H Abdul Halim, mengatakan PPP membuka posko untuk melayani masukan dan usulan masyarakat terkait dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas).

Abdul Halim mengatakan posko layanan masukan dan usulan penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dibuka di DPP PPP maupun di Fraksi PPP DPR.

"PPP terbuka menerima masukan dan usulan dari masyarakat terkait penerbitan Perpu Ormas," kata Abdul Halim di Jakarta, Ahad, 23 Juli 2017.

Baca:
HTI Dibubarkan, Uji Materi Perpu Ormas Jalan Terus

Romahurmuziy: PPP Siap Tampung Mantan Kader HTI

Menurut Halim, DPR baru akan membahas Perpu Ormas pada masa persidangan berikutnya, apakah akan diterima atau ditolak. Jika Perpu Ormas diterima, kata dia, maka akan diubah menjadi UU Ormas yang baru. Namun bila ditolak, akan kembali ke UU Ormas yang lama.

Sebelumnya, saat menyampaikan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di Balai Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada 17 Juni 2017, Abdul Halim juga banyak mendapat pertanyaan seputar penerbitan Perpu Ormas dan wacana pembubaran ormas.

Pada Sosialisasi Empat Pilar yang dihadiri sekitar 150 orang warga desa tersebut, ada warga yang bertanya bagaimana soal wacana pembubaran salah satu ormas karena dinilai bertentangan dengan Pancasila.

Simak juga: Refly Harun: Perpu Ormas Langgar Kebebasan Berserikat, Sebab...

Menurut Halim, akhir-akhir ini memang cukup ramai wacana pembubaran ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila karena ideologinya dianggap tidak sejalan dengan Pancasila. Sehingga menjadi salah satu latar belakang terbitnya Perpu Ormas. "Pemerintah berpandangan ormas tersebut memiliki ideologi khilafah yang bertentangan dengan Pancasila sehingga pemerintah mengambil langkah tegas," katanya.

ANTARA






Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

6 hari lalu

Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

Hasil musyawarah kerja cabang kesatu DPC PPP Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.


Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

27 hari lalu

Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

Arsul tidak menampik jika ada ketegangan antara Suharso Monoarfa dengan Majelis Tinggi PPP. Soal pergantian sudah dibicarakan di internal PPP.


Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

42 hari lalu

Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

Idham Chalid dua kali menjabat wakil perdana menteri.


Bamsoet Apresiasi PPP Dukung Pentingnya Konsensus Nasional

1 Juli 2022

Bamsoet Apresiasi PPP Dukung Pentingnya Konsensus Nasional

Dukungan PPP dikemukakan saat Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Pengurus Pusat PPP.


Suharso Angkat Bicara Soal Demo Menuntutnya Mundur dari Kursi Ketua Umum PPP

27 Juni 2022

Suharso Angkat Bicara Soal Demo Menuntutnya Mundur dari Kursi Ketua Umum PPP

Suharso Monoarfa mengendus keterlibatan pihak eksternal yang menunggangi demo menuntut dirinya mundur sebagai Ketua Umum PPP.


PAN Gelar Karpet Merah untuk Partai Lain Bergabung Koalisi Indonesia Bersatu

13 Mei 2022

PAN Gelar Karpet Merah untuk Partai Lain Bergabung Koalisi Indonesia Bersatu

PAN menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu sepakat mengedepankan kerja sama inklusif, bukan eksklusif.


Isu Koalisi Indonesia Bersatu Usung Airlangga Hartarto di Pilpres, Ini Kata PAN

13 Mei 2022

Isu Koalisi Indonesia Bersatu Usung Airlangga Hartarto di Pilpres, Ini Kata PAN

PAN menyatakan Koalisi Indonesia Bersatu belum melakukan pembahasan soal calon presiden untuk Pilpres 2024.


Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP Buka Pintu Partai Lain Bergabung

13 Mei 2022

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP Buka Pintu Partai Lain Bergabung

PPP menyatakan tak menutup kemungkinan partai lain bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu


Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP: Belum Ada Pembicaraan Soal Capres

13 Mei 2022

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP: Belum Ada Pembicaraan Soal Capres

PPP menyatakan belum ada pembicaraan soal calon presiden dalam Koalisi Indonesia Bersatu.


Pengamat Politik Sebut PPP Perlu Kerja Keras untuk Tetap Eksis

16 April 2022

Pengamat Politik Sebut PPP Perlu Kerja Keras untuk Tetap Eksis

Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pilihan PPP untuk fokus pada Pileg 2024 sebagai pilihan yang rasional.