Setya Novanto Lakukan Perlawanan Tantang KPK Adu Bukti  

Reporter

Ketua DPR Setya Novanto saat berkunjung ke kantor Tempo Media Grup, Jakarta, 8 Maret 2017. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tidak tinggal diam atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Setya dan tim hukumnya sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan praperadilan. “Kemungkinan praperadilan selalu ada,” ujar kuasa hukum Setya, Firman Wijaya, ketika dihubungi Tempo,  Selasa, 18 Juli 2017.

Saat ini, Firman menambahkan, ia dan Setya Novanto, kliennya menunggu surat resmi penetapan tersangka dari KPKi. Penyusunan gugatan praperadilan akan mengacu pada isi surat itu. “Saya akan meminta resmi surat penetapan tersangka agar jelas dasar hukumnya,” kata dia.

Baca juga:

Kuasa Hukum Setya Novanto Berencana Ajukan Gugatan Praperadilan

Berebut Kursi Ketua DPR dan Ketum Golkar Pasca Novanto Tersangka

KPK mengumumkan penetapan Setya sebagai tersangka kasus korupsi dalam proyek e-KTP pada Senin lalu. Ia diduga berperan penting dalam proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, dan mengatur pemenangan tender proyek senilai Rp 5,84 triliun itu.

Setya juga diduga menerima Rp 574 miliar dari proyek itu. KPK menyebut dia telah memperkaya diri, orang lain, atau korporasi dalam proyek e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Atas dugaan itu, Setya dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Secara Bersama-sama.

Baca pula:

Aktivis Anti Korupsi Sumbar Desak Setya Novanto Mundur dari DPR

Dia meminta KPK segera mengirimkan surat penetapan dirinya agar bisa mengambil langkah hukum selanjutnya. “Setelah terima saya akan merenung baik-baik dan berkonsultasi ke kuasa hukum dan keluarga,” ujar dia.

Bendahara Umum Golkar Robert Kardinal menambahkan, Setya sudah membentuk tim hukum. Selain itu, ucap dia, Golkar akan memberikan masukan hukum. “Ini merupakan hasil rapat fraksi dan pleno,” ujar dia.

Simak:

Kuasa Hukum Setya Novanto Berencana Ajukan Praperadilan

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan mereka mengirimkan surat penetapan tersangka Setya pekan ini. Mengenai praperadilan, kata dia, KPK percaya Mahkamah Agung dan jajarannya akan bertindak seadil-adilnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. “Publik mengawal dan melihat KPK dan institusi pengadilan yang menangani perkara ini,” ujar dia.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan KPK siap menghadapi gugatan praperadilan Setya Novanto. “Kami meyakini dua alat bukti permulaan yang cukup. Adu bukti saja di pengadilan,” kata dia.

AHMAD FAIZ | MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait:
KPK Tetapkan Setya Novanto sebagai Tersangka Korupsi E-KTP








Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

2 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

2 hari lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

3 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

3 hari lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

3 hari lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

3 hari lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

3 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.


BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

3 hari lalu

BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

Heboh pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA), karena bernama sama. Ini Ilham Wahyudi yang dimaksud KPK.


KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

3 hari lalu

KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

Eks penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan kasus salah blokir rekening penjual burung oleh KPK dan BCA karena kurang vefikasi data.


Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

3 hari lalu

Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

Angka stunting di Indonesia diklaim turun sekitar 15 persen sejak Presiden Jokowi menjabat.