HTI Resmi Gugat Perpu Ormas, Yusril Ihza Sebut Pasal Multitafsir  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Sejumlah pengurus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan pengacaranya, Yusril Ihza Mahendra menggelar konferensi pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat HTI terkait upaya pemerintah membubarkan ormas yang dianggap tidak menganut Pancasila, Rabu, 12 Juli 2017. Tempo/Avit Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hari ini resmi mengajukan uji materi (judicial review) Perpu Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan uji materi yang diajukan ialah menyangkut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas).

"Kami intinya memohon MK membatalkan seluruh Perpu atau setidak-tidaknya beberapa pasal yang terdapat dalam Perpu," kata Yusril di gedung MK, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2017. Ia berpandangan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Baca :
Dalih HTI Tuding Perpu Ormas sebagai Akal-akalan Pemerintah
Eks Ketua MK: Perpu Ormas Tak Penuhi Syarat Dikeluarkannya Perpu

Secara khusus, lanjut dia, ada pasal yang menjadi perhatian utama. Pasal itu ialah tentang rumusan yang mengandung ketidakjelasan norma. Norma itu ialah pembubaran organisasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Yusril mengatakan rumusan itu bersifat multitafsir. "Bisa digunakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap ormas yang berseberangan dengan pemerintah," kata mantan Menteri Sekretaris Negara itu.

Seperti diberitakan, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas).


Perpu yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 itu untuk mengantisipasi kegiatan ormas yang dinilai mengancam eksistensi bangsa dan menimbulkan konflik.

Simak pula: Refly Harun: Perpu Ormas Langgar Kebebasan Berserikat, Sebab...

Menkopolhukam Wiranto menyatakan UU Nomor 17 Tahun 2013 dianggap tak relevan sebagai upaya mencegah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Lebih lanjut, Yusril meminta kepada semua organisasi kemasyarakatan agar hati-hati menyikapi terbitnya Perpu Ormas. Sebab bukan tidak mungkin penerapan perpu itu bisa berbalik arah menyerang ormas lainnya. "Saya ingatkan ke pimpinan ormas jangan senang dulu. Ini bisa berbalik ke semua," katanya.

ADITYA BUDIMAN






Kerabat Sultan Deli Temui Yusril Ihza Mahendra Bahas Sengketa Tanah Kesultanan Deli Vs Pemerintah RI

11 hari lalu

Kerabat Sultan Deli Temui Yusril Ihza Mahendra Bahas Sengketa Tanah Kesultanan Deli Vs Pemerintah RI

Kerabat Sultan Deli akan berikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra jika musyawarah sengketa Tanah Kesultanan Deli dengan Pemerintah RI tidak berhasil.


Bamsoet dan Yusril Izha Mahendra Sepakat PPHN Butuh Payung Hukum

14 hari lalu

Bamsoet dan Yusril Izha Mahendra Sepakat PPHN Butuh Payung Hukum

Bentuk hukum yang ideal untuk PPHN adalah TAP MPR.


Bappenas, Badan Otorita, dan Yusril Ihza Bertemu Bahas Percepatan Pembangunan IKN

18 hari lalu

Bappenas, Badan Otorita, dan Yusril Ihza Bertemu Bahas Percepatan Pembangunan IKN

Kepala Bappenas mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono dan Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.


Jokowi Panggil Yusril Ihza Mahendra ke Istana, Bahas Legalitas IKN

23 hari lalu

Jokowi Panggil Yusril Ihza Mahendra ke Istana, Bahas Legalitas IKN

Menurut Yusril Ihza Mahendra, Jokowi menginginkan agar pihak swasta mengembangkan sektor komersial di kawasan IKN.


MK Tolak Gugatan Presidential Threshold yang Diajukan La Nyalla Mattalitti dan Yusril Ihza Mahendra Cs

8 Juli 2022

MK Tolak Gugatan Presidential Threshold yang Diajukan La Nyalla Mattalitti dan Yusril Ihza Mahendra Cs

MK kembali menolak gugatan presidential threshold. Gugatan itu diajukan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.


Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

26 Juni 2022

Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Reza Hariyadi menduga ada pihak yang hendak menyeret Anies Baswedan ke dalam politik identitas dengan melakukan pola-pola stigmatisasi dan framing


Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

13 Juni 2022

Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

Bala Anies menilai ada upaya untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

11 Juni 2022

Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

Deklarator Relawan ANIES, La Ode Basir, menilai kemunculan FPI Reborn demi menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024


Relawan Anies Minta Polisi Cari Dalang FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden

11 Juni 2022

Relawan Anies Minta Polisi Cari Dalang FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden

Kemunculan FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden dinilai untuk menjelekkan Anies Baswedan


Gaduh FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden, Ini Kata Relawan Anies Baswedan

10 Juni 2022

Gaduh FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden, Ini Kata Relawan Anies Baswedan

Relawan Anies Baswedan itu telah mengkaji kemunculan dua kelompok FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden yang belum terjawab hingga sekarang.