Dituding Membahayakan NKRI, HTI Jelaskan Anggaran Dasarnya  

Senin, 17 Juli 2017 | 06:48 WIB
Dituding Membahayakan NKRI, HTI Jelaskan Anggaran Dasarnya  
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto saat ditemui di kantor DPP HTI, Tebet, Jakarta Selatan, 8 Mei 2017. Tempo/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, menyatakan bahwa dalam anggaran dasar organisasinya disebutkan gerakan dakwah berasaskan Islam. Namun, Ismail menegaskan, gerakan tersebut masih dalam kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Bagaimana dengan pluralisme dan kebhinekaan? Tak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Ismail dalam diskusi mengenai Perpu Ormas di Restoran Puang Oca, Jakarta, Minggu, 16 Juli 2017.

Baca: Hari Ini HTI Ajukan Gugatan Perpu Ormas ke MK

Ismail bercerita, ada beberapa komunitas Kristiani yang pernah menyampaikan kecemasannya terkait dengan dakwah HTI. "Mereka mengatakan, 'Kami takut dipaksa masuk Islam', saya bilang tidak. 'Kami takut gereja ditutup', saya katakan tidak. 'Kami khawatir dipaksa pakai jilbab', jilbab itu untuk perempuan Islam."

Karena itu, Ismail heran apabila organisasinya dituding inteloran. HTI, kata Ismail, tidak pernah melarang kegiatan-kegiatan keagamaan tertentu. "Kami juga disebut anarkis. Tidak ada catatan, silakan dicek ke kepolisian. Kalau ada benturan seperti dikatakan Pak Wiranto, tidak ada," ujar Ismail.

Pada 12 Juli 2017, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) diterbitkan. Terbitnya perpu ini dimaksudkan untuk mencegah munculnya ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Baca: Dalih HTI Tuding Perpu Ormas sebagai Akal-akalan Pemerintah

HTI merupakan salah satu ormas yang menentang perpu tersebut, karena organisasi ini terancam dibubarkan lantaran diduga menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. HTI pun berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Secara terpisah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung terbitnya Perpu Ormas. Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas menyatakan, perpu ini bisa mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal tanpa memberangus hak-hak konstitusionalnya.

Menurut Robikin, UU Ormas sudah tidak memadai untuk menanggulangi organisasi yang menentang Pancasila serta NKRI. "Dalam hal ini,  HTI jelas-jelas membahayakan NKRI dan merongrong persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan