Soal Perpu Ormas, Setya Novanto Akui Belum Dengar Ada Penolakan

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ketua DPR Setya Novanto (tengah) memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 14 Juli 2017. Peran Setya Novanto dalam proyek yang diduga merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu pun diperkuat jaksa penuntut umum KPK dalam surat tuntutan Irman dan Sugiharto. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengaku belum dengar soal dua hal yang tengah berkembang, yaitu penolakan Perpu Ormas dan penolakan PAN di dalam koalisi pemerintah. Soal Perpu Ormas, misalnya, ia hanya mengatakan bahwa penolakan itu akan ditelaah.

"Tadi sih sudah saya bahas bersama Presiden Joko Widodo bahwa ormas jangan sampai bertentangan dengan Pancasila," ujar Setya Novanto di kampus Akademi Bela Negara milik Partai NasDem, Ahad, 16 Juli 2017.

Baca: Perpu Pembubaran Ormas Akan Diterbitkan, Begini Reaksi HTI

Sebagaimana telah diberitakan, penerbitan Perpu Ormas mendapatkan reaksi keras sejak diterbitkan. Beberapa menganggap aturan itu berlebihan, murahan, dan bahkan menganggap aturan itu belum diperlukan. Salah satu yang menentang adalah Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat.

Salah satu poin yang dikhawatirkan dari Perpu itu adalah penghapusan belasan pasal terkait dengan tahapan pemberian sanksi bagi ormas terlarang. Apabila sebelumnya ada belasan tahapan sebelum ormas bisa dibubarkan, Perpu tersebut membuat sebuah ormas bisa dikenai sanksi pidana secara segera, tanpa peringatan, apabila dianggap berbahaya seperti melakukan kekerasan dan mengajarkan nilai nilai anti Pancasila.

Setya berkata, Perpu Ormas itu akan segera ditelaah oleh berbagai fraksi yang mampu. Dan, ia berharap tidak ada masalah ke depannya.

Simak juga: HTI Segera Gugat Perpu Ormas ke Mahkamah Konstitusi

Selain soal Perpu Ormas, soal penolakan keberadaan PAN di koalisi pemerintah, Setya merasa selama ini partai-partai koalisi pemerintah saling menghormati satu sama lain. Kalau benar ada penolakan, kata ia, hal itu belum didengarnya.

ISTMAN M.P.






Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

9 jam lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

11 jam lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

12 jam lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

12 jam lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

13 jam lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

13 jam lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

1 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

1 hari lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

1 hari lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.