Pansus Hak Angket KPK Minta Pengamanan Kepolisian  

Reporter

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, seusai rapat koordinasi kesiapan akhir tingkat pusat Operasi Ramadaniya 2017 di Mabes Polri, Jakarta, 12 Juni 2017. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian menuturkan kedatangan rombongan pansus hak angket KPK ke Mabes Polri selain untuk bersilaturahim adalah meminta bantuan keamanan. Ia menuturkan bantuan keamanan dilakukan terhadap saksi atau narasumber yang dipanggil pansus.

Tito Karnavian menuturkan, selain itu pansus hak angket KPK pun meminta pengamanan terhadap anggotanya. “Pengamanan anggota-anggota pansus apabila diperlukan,” kata dia saat konferensi pers di kantornya, Rabu, 12 Juli 2017.

Baca juga:

Pansus Hak Angket KPK ke Mabes Polri, Wakapolri: Cuma Silaturahmi

Tito berujar pihaknya menyatakan siap memberikan pengamanan. Kedatangan pansus ke Mabes Polri, kata dia, intinya untuk mengharapkan dukungan yang berkaitan dengan tugas kepolisian.

Tito mengatakan pihaknya menghormati dibentuknya pansus hak angket KPK. Ia menilai hak tersebut dimiliki oleh DPR dan dijamin oleh konstitusi. Berkaitan dengan dukungan yang diberikan, ia mengatakan kepolisian akan memastikan tidak terjadi kegaduhan selama pansus berkegiatan dengan pengamanan yang dilakukan.

Baca pula:

Ke Mabes Polri, Pansus Hak Angket KPK Diskusikan Soal Ini  

Ketua pansus hak angket KPK Agun Gunandjar menuturkan dalam pertemuan tertutup dengan kapolri Tito Karnavian dan jajaran kepolian itu, pihaknya menyampaikan bahwa pansus adalah lembaga konstitusional yang diatur dalam undang-undang. Ia berharap tugas penyelidikan panitia angket bisa efektif dan efisien setelah ada dukungan dari kepolisian.

Agun menuturkan pihaknya tidak membawa kepentingan tertentu dalam kunjungan ke Mabes. Namun ingin agar penegakan hukum berjalan sesuai aturan. “Diharapkan bisa membuat semakin baik politik pemberantasan korupsi,” kata dia.

DANANG FIRMANTO

Video Terkait:
Pansus Hak Angket Sambangi Jaksa Agung, Ini Kata Fahri Hamzah








Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

17 menit lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

36 menit lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

4 jam lalu

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Jaksa KPK menilai Itong Isnaeni terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

11 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

16 jam lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

17 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

17 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

18 jam lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

18 jam lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

18 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".