Yusril Ihza: DPR Dapat Menggulirkan Hak Angket kepada KPK

Reporter

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra ditemui seusai sidang permohonan pencabutan pemanduan pelantikan pimpinan DPD oleh MA di PTUN, Jakarta Timur, 24 Mei 2017. TEMPO/DWI FEBRINA FAJRIN

TEMPO.CO, Jakarta  - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggulirkan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebabnya, menurut Yusril, KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"KPK dibentuk dengan undang-undang, maka untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang itu, DPR dapat melakukan angket terhadap KPK," kata Yusril dalam rapat dengar pendapat bersama Pansus Hak Angket KPK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 10 Juli 2017.

Baca: 400 Dosen UGM Tolak Hak Angket ke KPK

Yusril Ihza menjelaskan DPR mempunyai beberapa tugas dan kewenangan di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Hak angket terhadap KPK, kata dia, adalah bekal DPR untuk melakukan pengawasan terhadap KPK. Namun, ia tak mau menjelaskan apa saja yang bisa diangketkan. "Bukan wewenang saya," katanya.

Mantan Menteri Kehakiman itu juga menjelaskan posisi KPK dalam ketatanegaraan. Menurut dia, KPK adalah lembaga eksekutif yang bisa menjadi lembaga yang diangketkan DPR. "Kalau dimasukkan yudikatif, dia (KPK) bukan pengadilan," kata Yusril.

Simak: Pertemuan Pansus Hak Angket dengan Mahasiswa Berakhir Ricuh

Yusril berujar KPK  bukan lembaga legislatif karena tidak berwenang membuat perundang-undangan. KPK, kata dia, adalah komisi tindak pidana korupsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi. "Tugas itu tugas eksekutif, bukan legislatif dan yudikatif," kata Yusril.

Meski begitu, ia mengakui dalam proses pembentukan KPK, ada kekhawatiran tumpang tindih antara KPK dengan lembaga penegakan hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Lihat: Pansus Angket KPK Temui Koruptor, Bambang: Melawan Kewarasan

Kekhawatiran tersebut muncul oleh Fraksi TNI/Polri pada proses pembentukan awal KPK. "Kalau tumpang tindihnya dengan polisi dan jaksa, jelas antar organ eksekutif," ujar Yusril.

ARKHELAUS W.






Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

1 jam lalu

Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

KPK menyebut akan mulai kembali penyidikan kasus korupsi pengadaan helikopter AW 101 setelah pelantikan panglima TNI Laksamana Yudo Margono


KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

10 jam lalu

KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

KPK menyatakan telah menetapkan enam tersangka dalam kasus korupsi LNG Pertamina.


Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

1 hari lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

4 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

4 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

4 hari lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

4 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

4 hari lalu

Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan tamba Mardani Maming memaksa eks Kadis Pertandingan dan Energi untuk memproses pengalihan IUP dari BKPL ke PCN.


KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

4 hari lalu

KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

Karomani menyebut nama Zulkifli Hasan ikut menitipkan seseorang untuk dimasukkan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

5 hari lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.