RUU Pemilu, PDIP Siap Mediasi Pertemuan Ketua Partai dan Jokowi

Reporter

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto saat menghadiri pertemuan antara partai politik pendukung Ahok-Djarot, di Hotel Novotel, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2017. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) berjalan alot lantaran fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah belum menemui kesepakatan terkait angka ambang batas pencalonan presiden. Dorongan agar para ketua umum partai politik duduk bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi muncul untuk menghindari kebuntuan dalam pembahasan yang dapat berujung dengan mekanisme voting.

"Jadi ruang dialog akan kami buka setelah lebaran nanti," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Hasto Kristiyanto, soal pembahasan RUU Pemilu yang alot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Juni 2017.

Baca juga: Pansus: Ada 3 Skenario Solusi Pembahasan RUU Pemilu yang Macet

Momentum lebaran dinilai tepat untuk para pimpinan partai bertemu sekaligus sebagai ajang halal bi halal. "Sehingga kami meyakini untuk membuka pikiran dan ruang kepentingan bagi bangsa dan negara secara bersama-sama," ujar Hasto.

Namun sebelum para petinggi partai ini berkumpul, kata Hasto, perlu didahului dengan pertemuan antara pimpinan fraksi di DPR dan antar sekretaris jenderal seluruh partai untuk mencari formulasi terbaik. "Lebih-lebih basis kita adalah demokrasi Pancasila, di dalamnya ada musyawarah. Karena itu kami ingin ada kesamaan pandangan dan ini harus dilakukan bersama," ucapnya.

Menurut Hasto, seluruh partai memiliki semangat yang sama agar RUU ini selesai dengan musyawarah dan menghindari voting. "Jangan sampai UU Pemilu di mana kedaulatan rakyat ditempatkan sebagai hakim tertinggi, nanti dalam praktek diwarnai oleh voting. Yang kuat kalahkan yang lemah," ucapnya.

Sebabnya, kata Hasto, sejak awal pemerintah dan partai pengusung membuka ruang kerjasama dan dialog dengan partai lain. PDIP sudah berencana bertemu dengan Partai Gerindra dan Partai Demokrat yang menolak ambang batas pencalonan presiden malam tadi tetapi batal.

PDIP berkukuh ambang batas pencalonan presiden diperlukan guna membangun sistem presidensial yang kuat. Dengan adanya ambang batas, presiden mendapatkan dukungan legitimasi dari rakyat juga dari DPR.

Ia menjelaskan praktek selama ini untuk ambang batas pencalonan presiden itu adalah 20 persen kursi dan 25 persen suara. Angka ini dinilai dasar legitimasi yang wajar bagi sistem presidensial berjalan efektif.

Dalam pembahasan RUU Pemilu ini, PDIP bersama Partai Golkar, Partai NasDem, dan Pemerintah berkukuh ingin ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi dan 25 persen suara pemilu. Adapun partai lain seperti Demokrat menginginkan 0 persen. Sementara itu, muncul wacana alternatif agar ambang batas menjadi 10 dan 15 persen.

AHMAD FAIZ






Hasto Kristiyanto Ungkap Usulan Nama Calon Gubernur DKI Jakarta dari PDIP

11 hari lalu

Hasto Kristiyanto Ungkap Usulan Nama Calon Gubernur DKI Jakarta dari PDIP

Risma mengatakan pilihan calon Gubernur DKI Jakarta merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.


Megawati Soekarnoputri Beri Pengarahan Kepada 93 Kepala Daerah Kader PDIP, Ganjar Pranowo Hadir

11 hari lalu

Megawati Soekarnoputri Beri Pengarahan Kepada 93 Kepala Daerah Kader PDIP, Ganjar Pranowo Hadir

Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada 93 kepala daerah kader PDIP. Pengarahan digelar ditengah situasi politik yang menghangat.


Panas Dingin PDIP dan Demokrat, Tapi Keduanya Punya Pendapat Sama Soal Ini

13 hari lalu

Panas Dingin PDIP dan Demokrat, Tapi Keduanya Punya Pendapat Sama Soal Ini

PDIP dan Partai Demokrat sering saling lontar pernyataan 'panas'. Namun, tak membaiknya hubungan 2 partai ini, keduanya sepakat untuk soal ini.


Hasto Kristiyanto PDIP Ungkap Pidato SBY Ditujukan ke Jokowi

13 hari lalu

Hasto Kristiyanto PDIP Ungkap Pidato SBY Ditujukan ke Jokowi

Demokrat mengatakan pernyataan SBY di forum internal partai hanya untuk menyemangati dan menghidupkan semangat para kader.


Politikus PDIP Bandingkan Kota Depok dengan Banyuwangi, Surabaya dan Semarang

13 hari lalu

Politikus PDIP Bandingkan Kota Depok dengan Banyuwangi, Surabaya dan Semarang

Politikus PDIP mempertanyakan mengapa Depok yang mengusung tema Green and Smart City, tidak dapat penghargaan dari UI GreenCityMetric 2022.


Hasto Kristiyanto Bantah Keberadaan Dewan Kolonel di PDIP

13 hari lalu

Hasto Kristiyanto Bantah Keberadaan Dewan Kolonel di PDIP

Dewan Kolonel disebut sebagai wadah bagi para anggota DPR Fraksi PDIP yang mendukung Puan Maharani sebagai capres 2024.


Saling Serang PDIP dan PKS, Pakar Politik: Dua Partai Beda Ideologi dan Basis Pendukung

13 hari lalu

Saling Serang PDIP dan PKS, Pakar Politik: Dua Partai Beda Ideologi dan Basis Pendukung

Saling serang PDIP dan PKS masih berlanjut. Pengamat politik menyebut kedua partai punya basis ideologi yang sangat berbeda.


Partai Demokrat dan PDIP Saling Serang, NasDem: Jangan Saling Menuding

14 hari lalu

Partai Demokrat dan PDIP Saling Serang, NasDem: Jangan Saling Menuding

Partai Nasdem meminta Partai Demokrat dan PDIP saling menahan diri.


Balas Sindiran Hasto Kristiyanto, Wali Kota Depok Singgung Dana Pokir Rp 3 Miliar per Tahun

14 hari lalu

Balas Sindiran Hasto Kristiyanto, Wali Kota Depok Singgung Dana Pokir Rp 3 Miliar per Tahun

Wali Kota Depok Mohammad Idris menuding pembangunan Kota Depok bukan hanya dilakukan oleh PKS, namun juga PDI Perjuangan yang masuk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).


PDIP Tanggapi Pidato SBY, Partai Demokrat: Tidak Perlu Reaktif dan Kebakaran Jenggot

14 hari lalu

PDIP Tanggapi Pidato SBY, Partai Demokrat: Tidak Perlu Reaktif dan Kebakaran Jenggot

Partai Demokrat meminta PDIP tak perlu reaktif atas pidato Ketua Majelis Tinggi mereka Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.