DPR Tersinggung Oleh Surat KPK Soal Pemanggilan Miryam S. Haryani

Reporter

Sufmi Dasco Ahmad, Arsul Sani, dan Adies Kadir dari Komisi III DPR RI mendatangi Polda Metro Jaya untuk melihat kondisi lima anggota HMI yang jadi tersangka kerusuhan di depan Istana Selasa, 8 November 2016. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panitia Khusus Hak Angket  Komisi Pemberantasan Korupsi Dewan Perwakilan Rakyat Arsul Sani menyarankan KPK memperbaiki gaya komunikasinya terhadap lembaga lain. Ia menilai surat jawaban KPK terkait permohonan menghadirkan tersangka dugaan kesaksian palsu dalam perkara korupsi e-KTP, Miryam S. Haryani, menggunakan bahasa lembaga swadaya masyarakat.

"Itu bukan pakai cara standar komunikasi antarkelembagaan. Ini yang harus dihentikan," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Juni 2017.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menyarankan KPK dan DPR membangun komunikasi informal dan tidak cukup sekedar berkirim surat. Sebab antara KPK dan DPR memiliki sisi pandang yang berbeda dalam menghadirkan Miryam.

Baca: KPK: Hak Angket Hambat Proses Hukum E-KTP - Tempo Nasional

Menurut Arsul, selama ini yang terlihat publik adalah KPK menolak Miryam dihadirkan dalam rapat panitia angket. Padahal dalam kasus lainnya, saat hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar ditangkap, Majelis Kehormatan MK diizinkan memeriksa Patrialis di KPK.

"Nah, harusnya KPK hadir dengan tawaran jalan tengah, misal tawarkanlah kami memfasilitasi pansus hak angket yang dateng kemari (Gedung KPK)," ucapnya.

Arsul beranggapan gaya komunikasi KPK dalam surat itu bernada ancaman terhadap DPR. "Itu menurut saya kekurangajaran kelembagaan terhadap lembaga negara," tuturnya.

Simak: YLBHI: Hak Angket Hanya Dalih DPR untuk Melucuti KPK

Sikap KPK tersebut, kata dia, berpotensi membuat DPR marah dan bisa menggunakan hak penganggarannya untuk mengontrol KPK. "Kan bisa saja. DPR kalau mau melemahkan KPK, cara paling mudah bukan dengan revisi undang-undang, tapi mengetatkan anggarannya," ujarnya.

Sebelumnya, dalam surat bernomor B-3615/01-55/06/2017 tertanggal 19 Juni 2017, KPK menilai menghadirkan Miryam mengganggu proses hukum. Surat itu berbunyi, "Upaya untuk menghadirkan tersangka Miryam S. Haryani dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau obstruction of justice."

Lihat: Hak Angket KPK, Fahri Hamzah Usulkan Pansus Mengundang Megawati

Pernyataan KPK itu direspons keras oleh sebagian anggota Pansus Hak Angket. Anggota dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Junimart Girsang menganggap sikap KPK tersebut masuk dalam kategori menghalangi DPR menjalankan tugasnya (contempt of parliament). Bahkan Junimart menyarankan pansus untuk menyikapi surat KPK tersebut lewat jalur hukum.

AHMAD FAIZ






Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

13 jam lalu

Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

Politikus PKS Iskan Lubis meminta maaf karena mengeluarkan nada tinggi saat menyampaikan pendapat di rapat paripurna pengesahan RKUHP.


Wacana Jokowi 3 Periode Muncul Lagi, Pimpinan DPR Pastikan Tahapan Pemilu Tetap Jalan

13 jam lalu

Wacana Jokowi 3 Periode Muncul Lagi, Pimpinan DPR Pastikan Tahapan Pemilu Tetap Jalan

Wacana Jokowi 3 periode muncul lagi saat Bambang Soesatyo menanggapi soal hasil survei kepuasan publik yang digelar Poltracking.


LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

13 jam lalu

LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

Pendekatan Omnibus Law dalam pembentukan RUU Kesehatan dinilai membuat prosesnya tak transparan dan tak partisipatif.


Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

13 jam lalu

Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal kritik Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia terhadap KUHP baru


Aliansi Reformasi KUHP Tuntut Kapolri Minta Maaf Soal Pernyataannya Terkait Bom Polsek Astanaanyar

15 jam lalu

Aliansi Reformasi KUHP Tuntut Kapolri Minta Maaf Soal Pernyataannya Terkait Bom Polsek Astanaanyar

Aliansi Reformasi KUHP menilai pernyataan Kapolri Listyo Sigit menyudutkan kelompok masyarakat sipil penolak RKUHP yang baru disahkan DPR.


KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

1 hari lalu

KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

LBH Jakarta menilai pengesahan KUHP memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh kaum elit tertentu menyelipkan agenda kekuasaan mereka.


Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

1 hari lalu

Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

Dewan Pers menyatakan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman setelah KUHP baru


Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

2 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mendesak Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana mengusut tuntas tragedi bom Polsek Astana anyar yang terjadi pagi ini.


Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

2 hari lalu

Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

Jaleswari mengatakan pengesahan RKUHP beperan mencegah disparitas hukum pidana antara satu dengan yang lainnya.


Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

2 hari lalu

Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan akan membentuk tim sosialisasi KUHP yang baru disahkan kemarin. Tim akan ke daerah-daerah.