Soal Hak Angket, Sikap Fadli Zon Disebut Kerdilkan DPR

Reporter

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama beberapa anggota Komisi lll DPR RI mengunjungi tersangka makar Al Khaththath di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, 18 April 2017. Tempo/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus mengatakan, sikap Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang tidak menerima kritik juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, soal panitia hak angket merupakan modus baru untuk membubarkan KPK. Saat itu Fadli menyatakan seolah-olah Febri telah menyerang panitia khusus hak angket KPK.

Menurut Petrus, sikap dan penilaian yang tidak mendasar dari Fadli Zon akan mengkerdilkan DPR RI itu sendiri. Sebab, menurut dia, apa yang disampaikan Febri Diansyah sebagai jubir KPK terkait persoalan Pansus Hak Angket KPK merupakan sesuatu yang tepat dan sangat proporsional.

Febri Diansyah sempat mengingatkan DPR tentang penggunaan anggaran yang cukup besar yang akan digunakan oleh panitia khusus hak angket KPK.

Baca: Pansus Hak Angket KPK Mulai Bekerja, Istana: Silakan Saja

"Semua pihak harus mendukung. Jika jubir KPK tetap diam atau tidak bersuara terus, KPK bisa diopinikan sebagai telah melakukan pelanggaran hukum dengan segala konsekuensi," tutur Petrus Selestinus dalam pesan tertulisnya, Sabtu, 10 Juni 2017.

Menurut Petrus, resistensi dan sikap reaktif dari sejumlah anggota DPR RI bahkan fraksi-fraksi di DPR sudah mengarah kepada langkah politicking untuk menghambat kerja KPK bahkan majelis hakim dalam mengungkap tuntas perkara e-KTP. Seharusnya, kata dia, hak angket tidak dialamatkan kepada KPK.

Baca: Pansus Hak Angket KPK Butuh Dana Rp 3,1 Miliar, Untuk Apa Saja?

"Fadli Zon seharusnya menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh KPK dalam kasus e-KTP bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum melainkan menjalankan Undang-Undang," kata Petrus.

Diberitakan sebelumnya, DPR membentuk Pansus Hak Angket KPK sebagai bentuk protes terhadap penanganan perkara dugaan korupsi proyek E-KTP. DPR memprotes penanganan perkara itu karena sejumlah nama anggotanya disebut menerima aliran uang dari megaproyek itu.

Baca: KPK Minta Masukan Ahli Hukum Tata Negara Menyikapi Hak Angket

Adapun pembentuk pansus hak angket itu menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Ini karena pansus ini dianggap sarat kepentingan. Selain itu, pansus ini juga berisi anggota DPR yang namanya disebut dalam proses persidangan kasus E-KTP. Salah satunya adalah Agun Gunandjar, politikus Partai Golkar, yang juga menjadi ketua pansus.

Petrus kembali mengingatkan publik, bahwa pernyataan Fadli Zon adalah bentuk lain dari upaya DPRuntuk menghalangi KPK mengungkap tindak pidana korupsi. "Sebaiknya DPR menghentikan pansus hak angket," ujar Petrus.

DESTRIANITA






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

7 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


Fadli Zon Sebut Gas Air Mata Kunci Tragedi Kanjuruhan

7 jam lalu

Fadli Zon Sebut Gas Air Mata Kunci Tragedi Kanjuruhan

Anggota DPR Fadli Zon berharap segera ada pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

13 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

14 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

15 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

16 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


Fadli Zon Bela Mamat Alkatiri yang Dipolisikan Anggota DPR Hillary Brigitta Lasut

21 jam lalu

Fadli Zon Bela Mamat Alkatiri yang Dipolisikan Anggota DPR Hillary Brigitta Lasut

Fadli Zon membela komika Mohammed Yusran Farid Alkatiri alias Mamat Alkatiri yang dilaporkan ke polisi oleh anggota DPR Hillary Brigitta Lasut


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022