Anggota Pansus Hak Angket Tantang Penyidik KPK Buktikan Ucapannya

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Soesatyo, meminta penyidik KPK membuktikan ucapannya soal adanya anggota DPR yang menekan Miryam S. Haryani, saksi perkara korupsi E-KTP, untuk mencabut BAPnya.

Sebab dalam rapat pansus Kamis, 8 Juni 2018 dibacakan surat pernyataan dari Miryam bahwa dirinya tidak pernah diancam oleh sejumlah anggota Komisi Hukum DPR.
Baca : KPK Masih Meragukan Keabsahan Pembentukan Pansus Hak Angket  

"Sedikit banyak mulai membuka tabir bahwa sesungguhnya tidak ada anggota Komisi III DPR yang menekan dan mengancam dirinya agar mencabut BAP kesaksiannya di pengadilan pada 23 maret 2017 dan 30 maret 2017 lalu. Sebagaimana disampaikan salah seorang penyidik KPK di bawah sumpah di persidangan," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 9 Juni 2017.

Politikus Partai Golkar ini menyayangkan pernyataan penyidik KPK yang cepat menyatakan bahwa ada anggota DPR yang mengancam Miryam. "Hanya berdasarkan pengakuan Miryam tanpa di cross check ke para pihak yang disebutkan itu," ujarnya.

Dengan bantahan yang disampaikan Miryam kepada Pansus hak angket KPK, maka sekarang tinggal giliran penyidik KPK membuktikan ucapannya. "Apakah benar-benar ada pengakuan dan peristiwa  itu ada sebagai fakta hukum yg bisa dibuktikan secara materil atau hanya rekaan?" tuturnya.

Bila peristiwa pengakuan Miryam itu benar, kata Bambang, tidak sulit untuk membuktikannya. Sebab setiap pemeriksaan, sesuai prosedur tetap KPK, selalu direkam audio dan visualnya.
Simak juga :

Wakil Pansus Hak Angket: Jika Absen Rapat KPK Tak Taat Konstitusi

KPK Minta Masukan Ahli Hukum Tata Negara Menyikapi Hak Angket

"Dan semua biasanya tertuang dalam BAP yang tentu saja diparaf halaman demi halaman, dan halaman terakhirnya ditandatangi oleh terperiksa," ucapnya.

Bila nantinya penyidik dapat menunjukkan bukti dengan membuka sebagian rekaman di bagian penyebutan nama, maka Bambang dan anggota Komisi Hukum yang namanya disebut akan melaporkan Miryam ke polisi. Sebab Miryam diduga melakukan fitnah dan menuduh tanpa bukti.

Namun sebaliknya, kalau penyidik KPK tidak bisa membuktikan dengan memutar secara terbatas rekaman pemeriksaan, maka hal disayangkan pihak pansus. "Mengingat hal itu disampaikan penyidik KPK di pengadilan di bawah sumpah," kata dia yang berharap hasil dari pansus hak angket KPK dapat membuat persoalan ini menjadi jelas dan mengungkap siapa yang mengarang.

AHMAD FAIZ






Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

2 jam lalu

Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

Politikus PKS Iskan Lubis meminta maaf karena mengeluarkan nada tinggi saat menyampaikan pendapat di rapat paripurna pengesahan RKUHP.


Bamsoet Apresiasi Keberhasilan Uji Jalan Mobil Klasik Karya Anak Bangsa

3 jam lalu

Bamsoet Apresiasi Keberhasilan Uji Jalan Mobil Klasik Karya Anak Bangsa

Kehadiran Tuksedo Studio yang memproduksi kendaraan klasik legendaris secara handmade, bisa menjadi jawaban bagi para pecinta mobil klasik


Wacana Jokowi 3 Periode Muncul Lagi, Pimpinan DPR Pastikan Tahapan Pemilu Tetap Jalan

3 jam lalu

Wacana Jokowi 3 Periode Muncul Lagi, Pimpinan DPR Pastikan Tahapan Pemilu Tetap Jalan

Wacana Jokowi 3 periode muncul lagi saat Bambang Soesatyo menanggapi soal hasil survei kepuasan publik yang digelar Poltracking.


LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

3 jam lalu

LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

Pendekatan Omnibus Law dalam pembentukan RUU Kesehatan dinilai membuat prosesnya tak transparan dan tak partisipatif.


Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

3 jam lalu

Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal kritik Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia terhadap KUHP baru


Aliansi Reformasi KUHP Tuntut Kapolri Minta Maaf Soal Pernyataannya Terkait Bom Polsek Astanaanyar

5 jam lalu

Aliansi Reformasi KUHP Tuntut Kapolri Minta Maaf Soal Pernyataannya Terkait Bom Polsek Astanaanyar

Aliansi Reformasi KUHP menilai pernyataan Kapolri Listyo Sigit menyudutkan kelompok masyarakat sipil penolak RKUHP yang baru disahkan DPR.


Bamsoet Hidupkan Lagi Wacana Jokowi 3 Periode, Demokrat: Urat Malunya Sudah Putus

8 jam lalu

Bamsoet Hidupkan Lagi Wacana Jokowi 3 Periode, Demokrat: Urat Malunya Sudah Putus

Demokrat menentang keras pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang kembali menghidupkan wacana Presiden Jokowi 3 periode.


KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

18 jam lalu

KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

LBH Jakarta menilai pengesahan KUHP memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh kaum elit tertentu menyelipkan agenda kekuasaan mereka.


Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

1 hari lalu

Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

Dewan Pers menyatakan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman setelah KUHP baru


Gelar Rakor IMI, Bamsoet Tegaskan Siap Gelar IMI Award dan IMI Fest 2023

2 hari lalu

Gelar Rakor IMI, Bamsoet Tegaskan Siap Gelar IMI Award dan IMI Fest 2023

IMI Fest akan dimeriahkan komunitas, atlet balap, dan banyak lagi.