Anggota Pansus Hak Angket Tantang Penyidik KPK Buktikan Ucapannya

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Soesatyo, meminta penyidik KPK membuktikan ucapannya soal adanya anggota DPR yang menekan Miryam S. Haryani, saksi perkara korupsi E-KTP, untuk mencabut BAPnya.

Sebab dalam rapat pansus Kamis, 8 Juni 2018 dibacakan surat pernyataan dari Miryam bahwa dirinya tidak pernah diancam oleh sejumlah anggota Komisi Hukum DPR.
Baca : KPK Masih Meragukan Keabsahan Pembentukan Pansus Hak Angket  

"Sedikit banyak mulai membuka tabir bahwa sesungguhnya tidak ada anggota Komisi III DPR yang menekan dan mengancam dirinya agar mencabut BAP kesaksiannya di pengadilan pada 23 maret 2017 dan 30 maret 2017 lalu. Sebagaimana disampaikan salah seorang penyidik KPK di bawah sumpah di persidangan," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 9 Juni 2017.

Politikus Partai Golkar ini menyayangkan pernyataan penyidik KPK yang cepat menyatakan bahwa ada anggota DPR yang mengancam Miryam. "Hanya berdasarkan pengakuan Miryam tanpa di cross check ke para pihak yang disebutkan itu," ujarnya.

Dengan bantahan yang disampaikan Miryam kepada Pansus hak angket KPK, maka sekarang tinggal giliran penyidik KPK membuktikan ucapannya. "Apakah benar-benar ada pengakuan dan peristiwa  itu ada sebagai fakta hukum yg bisa dibuktikan secara materil atau hanya rekaan?" tuturnya.

Bila peristiwa pengakuan Miryam itu benar, kata Bambang, tidak sulit untuk membuktikannya. Sebab setiap pemeriksaan, sesuai prosedur tetap KPK, selalu direkam audio dan visualnya.
Simak juga :

Wakil Pansus Hak Angket: Jika Absen Rapat KPK Tak Taat Konstitusi

KPK Minta Masukan Ahli Hukum Tata Negara Menyikapi Hak Angket

"Dan semua biasanya tertuang dalam BAP yang tentu saja diparaf halaman demi halaman, dan halaman terakhirnya ditandatangi oleh terperiksa," ucapnya.

Bila nantinya penyidik dapat menunjukkan bukti dengan membuka sebagian rekaman di bagian penyebutan nama, maka Bambang dan anggota Komisi Hukum yang namanya disebut akan melaporkan Miryam ke polisi. Sebab Miryam diduga melakukan fitnah dan menuduh tanpa bukti.

Namun sebaliknya, kalau penyidik KPK tidak bisa membuktikan dengan memutar secara terbatas rekaman pemeriksaan, maka hal disayangkan pihak pansus. "Mengingat hal itu disampaikan penyidik KPK di pengadilan di bawah sumpah," kata dia yang berharap hasil dari pansus hak angket KPK dapat membuat persoalan ini menjadi jelas dan mengungkap siapa yang mengarang.

AHMAD FAIZ






Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

11 jam lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

13 jam lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

13 jam lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

13 jam lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

15 jam lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

15 jam lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

1 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

1 hari lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

1 hari lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.