TNI Terlibat Pemberantasan Terorisme, Pengamat: Tidak Perlu Khawatir Masa Lalu

Reporter

Editor

ANTARA/Ahmad Subaidi

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Community of Ideological Islamic Analyst Harits Abu Ulya menyetujui keterlibatan TNI dalam penindakan dan pencegahan terorisme. "Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan tentang masa lalu, pelanggaran ham dan sebagainya. Saya pikir pasca reformasi, TNI sudah banyak berubah," kata Harits saat dihubungi Tempo, Selasa, 30 Mei 2017.

Harits menilai, pihak TNI kini mengerti tentang hak asasi manusia. Apalagi, di era keterbukaan informasi membuat masyarakat kritis. Sehingga, menurutnya, tidak mudah bagi TNI untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.  (Baca: Presiden Jokowi Minta TNI Dilibatkan Bahas RUU Antiterorisme)

Harits melihat, awalnya Kepolisian menolak adanya keterlibatan unsur TNI. Namun, sikap mereka melunak ketika Presiden Joko Widodo meminta agar TNI terlibat dalam pemberantasan terorisme. Tetapi, kata Harits, polri malah menyinggung masalah HAM saat menyambut kewenangan TNI masuk dalam revisi undang-undang anti terorisme. 

Padahal, menurut Harits, banyak pelanggaran HAM juga dilakukan polri. Contohnya ialah kasus Siyono. Dia menilai keterlibatan TNI bisa mendorong adanya transparansi, profesional, dan terukur untuk melakukan penindakan dan pencegahan terorisme.  (Baca: RUU Antiterorisme, Bisa Adopsi Inggris Soal Penahanan Terduga Teroris)

"Yang jauh lebih penting lagi keterlibatan TNI harus ada lembaga inependen dalam konten revisi itu," katanya.

Harits mengatakan, dalam konten revisi UU Anti Terorisme, pembentukan lembaga pengawas kinerja aparat yang menangani kasus terorisme masih sekedar wacana. Ia menilai, wacana itu perlu didorong. "Karena bagian dari kesempurnaan UU itu nanti pada implementasinya," ujarnya.

Jika tidak ada lembaga independen, Harits khawatir ekses penindakan yang kurang profesional dan transparan akan mengakibatkan banyak kematian terhadap orang yang masih berstatus terduga, seperti Siyono. Undang-undang memasukkan banyak aspek yang bisa menjamin penindakan ini jadi bagian salah satu reduksi terorisme. "Tapi penindakan dijalankan profesional, mengikuti koridor hukum dan tidak mengabaikan hak asasi setiap orang," kata Harits. (Baca: Menko Polhukam Wiranto: Terorisme Harus Dilawan Secara Total)

FRISKI RIANA






Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.


LPSK Desak Jokowi Teken Revisi PP Kompensasi Korban Teror

13 Desember 2019

LPSK Desak Jokowi Teken Revisi PP Kompensasi Korban Teror

LPSK mendesak Jokowi segera meneken revisi aturan soal kompensasi korban teror masa lalu.


KontraS Minta Pelaksanaan Undang-Undang Terorisme Diawasi

26 Mei 2018

KontraS Minta Pelaksanaan Undang-Undang Terorisme Diawasi

Pengawasan penting untuk menjamin tidak terjadinya praktik penyiksaan dalam proses pemberantasan terorisme.


Pengamat: Undang-undang Tidak Secara Otomatis Menekan Terorisme

26 Mei 2018

Pengamat: Undang-undang Tidak Secara Otomatis Menekan Terorisme

Bisa saja Undang-Undang Terorisme secara substansi baik tapi implementasinya di lapangan berjalan bias.


Revisi UU Antiterorisme, SBY: Kewenangan Menyadap Harus Tepat

25 Mei 2018

Revisi UU Antiterorisme, SBY: Kewenangan Menyadap Harus Tepat

SBY setuju aparat penegak hukum mendapat kewenangan yang cukup seperti penyadapan dalam mendeteksi, mencegah dan menggagalkan aksi teror.


Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.


Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.


YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.


Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

7 Oktober 2017

Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini


Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

5 Oktober 2017

Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.