Tolak Hak Angket KPK, Demokrat Tak Kirim Perwakilannya ke Pansus  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Roy Suryo setelah diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu 4 Februari 2017. Tempo / Arkhelaus

    Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Roy Suryo setelah diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu 4 Februari 2017. Tempo / Arkhelaus

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan fraksinya kemungkinan tidak akan mengirimkan anggota ke dalam panitia khusus (pansus) hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Roy menegaskan pihaknya sejak awal tidak setuju dengan hak angket ini.

    "Kami menolak angket, sampai nama ke-26 yang mendukung hak angket, tidak ada satu pun nama anggota Fraksi Demokrat," kata Roy dalam diskusi Meriam DPR untuk KPK di Cikini, Jakarta, Sabtu, 6 Mei 2017.

    Baca: Hak Angket DPR ke KPK, Ini Pemetaan Para Fraksi

    Roy menuturkan hak angket kepada KPK tidak tepat lantaran berpotensi pelemahan terhadap komisi antirasuah itu. "Kami tak ingin ada pelemahan KPK. Bahwa ada hal yang perlu diperbaiki kita sepakat," ujarnya.

    Bila anggota Dewan ingin memperbaiki KPK, masih ada cara lain tanpa harus menggulirkan hak angket. Komisi Hukum DPR selaku mitra kerja dapat menggelar rapat bersama untuk mengawasi kinerja KPK. "Jadi prinsipnya bisa diselesaikan lewat seperti itu," tuturnya.

    Simak juga: Hak Angket ke KPK, Partai Pengusung Cari Celah Biar Lolos

    Anggota Komisi Hukum sekaligus inisiator hak angket, Masinton Pasaribu, membantah hak angket ini sebagai intervensi Dewan terhadap proses hukum yang berlangsung di KPK.

    Menurut dia, hak angket ini hanya untuk menyelidiki kinerja KPK selaku pelaksana undang-undang dan pengguna anggaran. "KPK kerja saja, jangan cengeng, jangan kaitkan hak angket ini dengan kasus yang ditangani. Biarkan KPK tetap bekerja sesuai dengan tupoksinya," ujarnya.

    AHMAD FAIZ

    Lihat: 
    Ssst, Ada Seratusan Karangan Bunga `Bebaskan Ahok` di Mapolda NTT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.