TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meminta Indonesia menjadi satu dari 10 negara contoh penerapan kesetaraan gender. Menurut dia, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencapai tingkat partisipasi perempuan di seluruh sektor hingga 50 persen, atau seimbang dengan laki-laki, pada 2030.
"PBB melihat Indonesia punya potensi besar. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, Indonesia justru telah menempatkan sejumlah nama perempuan di kursi pimpinan. Hal ini tak terjadi di negara Islam lain di Timur Tengah," katanya saat ditemui di Batam pekan lalu.
Baca: Beredar Petisi Tolak Wonder Woman Duta PBB untuk Perempuan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ditunjuk menjadi duta program PBB bertajuk “He for She” untuk mendorong negara-negara memperjuangkan kesetaraan gender. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga tercatat hadir dan mengikuti Konferensi He for She dalam Sidang Umum PBB ke-71 di New York pada September lalu. Indonesia dinilai mampu meningkatkan peran serta perempuan di kancah politik.
Menurut Yohana, tingkat peran serta perempuan di bidang politik dan ekonomi masih rendah, terutama di daerah dan wilayah dengan budaya patriarki. Dia mengklaim telah berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk mendorong peningkatan pendidikan perempuan yang menjadi salah satu pijakan kesetaraan gender.
Baca: BI Garap 21 Program Pemberdayaan Perempuan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk perempuan sekitar 126,8 juta jiwa dan laki-laki sekitar 128,1 juta jiwa pada 2015. Pejabat pelaksana tugas Deputi Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Agustina Erni, mengatakan selama dua dasawarsa terakhir, persentase kontribusi perempuan usia 15 tahun ke atas di bidang ekonomi meningkat dari 41,29 persen pada 2005 menjadi 45,76 persen pada 2015. Namun tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan belum mencapai 50 persen.
Tingkat keterlibatan perempuan di parlemen juga masih berada di kisaran 17,32 persen dari total kursi di legislatif pusat dan daerah. “Dari seluruh data ini, faktanya, ada sumber daya perempuan yang belum termanfaatkan. Sekarang ini tengah dipikirkan semua cara koordinasi agar seluruh hambatan bisa diatasi,” ucapnya.
Baca: Kartini Masa Kini, Pekerja Seks Komersial dan Hak Perempuan
Ketua Komisi Perempuan Azriana Rambe Manalu menilai kesetaraan gender tak akan tercapai kalau pemerintah belum berhasil menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Akses pendidikan dan politik, menurut dia, merupakan target yang terlalu jauh jika tanpa didahului keberpihakan kebijakan dan program bagi perempuan. Berdasarkan data BPS, satu dari tiga perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual. “Banyak kasus kekerasan dan kejahatan seksual yang tidak direspons cepat. Regulasi perlindungan perempuan juga masih menyisakan masalah dalam penerapannya,” ujarnya.
FRANSISCO ROSARIANS
Baca: Kisah Sekolah Pangkep Dorong Perempuan Terlibat Pemerintahan
