Mega Ingin Pensiun dari Ketua Umum PDIP, Kalla: Mungkin Jenuh

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Jokowi dan wakil presiden Jusuf Kalla, dalam peringatan Perayaan HUT ke-44 PDI Perjuangan di Jakarta Convention Centre, Jakarta, 10 Januari 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Jokowi dan wakil presiden Jusuf Kalla, dalam peringatan Perayaan HUT ke-44 PDI Perjuangan di Jakarta Convention Centre, Jakarta, 10 Januari 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Jusuf Kalla mengomentari pernyataan Megawati Soekarnoputri bahwa Mega ingin pensiun dari posisi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Kalla  mengatakan keinginan Megawati bisa muncul karena Mega sudah bosan dengan politik.

    Baca juga: Mega Ingin Pensiun Sejak Tahun Lalu

    “Beliau juga ada hak-hak pribadi, mungkin juga sudah jenuh politik,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 4 April 2017. Meskipun hak pribadi, Kalla mengatakan Presiden RI ke-5 ini punya kesulitan sendiri untuk pensiun. Sebab, keinginan itu bergantung pula pada sikap anggota PDI Perjuangan.

    Kalla meminta masyarakat menunggu keputusan antara Megawati dan PDI Perjuangan.

    Megawati menyatakan keinginannya untuk pensiun saat memberi arahan dalam rangka HUT ke-17 Banteng Muda Indonesia di Menteng, Jakarta, Kamis 4 April 2017. Mega mengatakan seharusnya sudah pensiun sejak tahun lalu. 

    Lepas dari pernyataan Megawati itu, Kalla memuji ketokohan putri Sukarno itu dalam perpolitikan nasional. Pujian itu dilihat dari kedatangan sejumlah orang, termasuk politikus dari partai lain, untuk berkonsultasi. Kalla menganggap Megawati berpendirian teguh.

    Selain dianggap tegas, Kalla mengatakan, Megawati punya sifat keibuan. "Susah itu,” kata Kalla soal Mega. “Ada orang tegas tapi ramah juga."

    Menurut Kalla, banyak orang tegas tapi tak ramah, atau ada orang ramah tapi tak tegas. Beda dengan Megawati, kata Kalla, "ini kalau tidak suka, ya tidak suka. Kalau setuju, dikatakan setuju. Kalau tidak setuju, dikatakan tidak setuju. Tidak ada lain-lainnya."

    AMIRULLAH SUHADA | BENEDICTA ALVINTA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.