DPRD Malang Sahkan Aturan Soal Kos-kosan
Minggu, 15 Oktober 2006 16:13 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Minggu, 15 Oktober 2006 16:13 WIB
Berita Selanjutnya
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Tak Sembarang Perkara Pidana Bisa Menggunakan Restorative Justice
1 Oktober 2022
Walau tergolong produk hukum yang baru di Indonesia, restorative justice telah diterapkan dalam beberapa perkara pidana
Inovasi Ini, Bantu Masyarakat Lebih Melek Hukum
11 Oktober 2017
Lawble, merupakan inovasi pada aplikasi teknologi hukum digital yang bertujuan membantu masyarakat Inonesia lebih paham hukum.
Kapolda Iriawan: Kasus Antasari Azhar Sudah Inkrah
15 Februari 2017
Kapolda Metro Iriawan mengatakan sudah beberapa kali mempertanyakan barang bukti berupa telepon genggam, namun hal itu tak bisa ditunjukkan Antasari.
Pekan Depan, Draf Kebijakan Hukum Dipaparkan ke Presiden
5 Oktober 2016
Nantinya, paket kebijakan hukum itu dapat berupa revisi undang-undang, pembentukan badan hukum, atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Jokowi: Kalau Terima Revisi PP Remisi, Saya Kembalikan
22 September 2016
"Saya belum tahu detail isinya, tapi sudah saya jawab, kembalikan saja," ujar Presiden sambil tertawa.
Tiga Sebab Penegakan Hukum Indonesia Menurun Versi Muladi
28 Mei 2016
Mantan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Muladi menilai penegakan hukum di Indonesia sangat menyedihkan.
Soal Usia Nikah Perempuan, Hakim Maria Dissenting Opinion
18 Juni 2015
Undang-Undang Perkawinan dinilai tak relevan. Memunculkan masalah hukum, kesehatan, dan psikologis.
Ini Terobosan Kabupaten Purwakarta: Bentuk Mahkamah Adat
12 Juni 2015
Ada lima desa yang tahun ini menerapkan mekanisme restorative justice, atau peradilan yang memulihkan, dengan prinsip dasar mediasi.
TNI Masuk Penegak Hukum, Jaksa Agung : Lihat UU Saja
14 Mei 2015
Anggota TNI yang masuk ke KPK harus pensiun dari TNI.
Efek Putusan MK, KPK Tambah Anggota Biro Hukum
29 April 2015
Saat ini KPK hanya mempunyai sebelas anggota biro hukum. Jumlah ini dinilai jauh dari ideal.