Direktur PT Merial Esa Didakwa Menyuap Pejabat Bakamla  

Reporter

Mantan Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla, Eko Susilo Hadi berjalan seusai menjalani pemeriksan oleh penyidik digedung KPK, Jakarta, 23 Januari 2017. Tersangka Eko Hadi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pegawai PT Melati Technovo Indonesia Muhammad Adami Okta dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan lima unit alat monitoring satelit di Bakamla dengan nilai proyek Rp 200 miliar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah didakwa menyuap para pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) beberapa kali secara bertahap. Jaksa penuntut umum KPK, Kiki Ahmad Yani, mengatakan duit suap itu diberikan agar PT Melati Technofo Indonesia, yang dikendalikan Fahmi, memenangkan tender pengadaan satelit monitor di Bakamla menggunakan dana APBN Perubahan tahun anggaran 2016.

Uang-uang suap itu dibagikan kepada Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi sebesar Sin$100 ribu, US$88.500, dan €10 ribu; Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Bambang Udoyo Sin$105 ribu; Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan Sin$104.500; dan Kepala Sub-Bagian TU Sestama Bakamla Tri Nanda Wicaksono Rp120 juta.

Baca:
Kasus Suap Bakamla, KPK Periksa Lagi Tiga Saksi
Suap Bakamla, KPK Perpanjang Masa Penahanan ...

"Terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," kata Kiki saat membacakan surat dakwaan Fahmi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 13 Maret 2017.

Kiki membeberkan sogokan yang diberikan kepada para pejabat Bakamla itu dimulai ketika seorang pengusaha Ali Fahmi menawari terdakwa “bermain” proyek di Bakamla. Syaratnya, jika menang, terdakwa harus memberi imbalan 15 persen dari nilai pengadaan.

Baca juga:
Di Haul Soeharto dan Supersemar,Rizieq FPI Serukan Angkat Senjata
Tommy Soeharto Calon Presiden 2019, Dua Partai Akan Berkoalisi

Pada April 2016, anggaran proyek satelit monitor disetujui dengan anggaran Rp 400 miliar. Ali meminta uang muka enam persen dari nilai pengadaan untuk pengurusan lelang. Ali juga memperkenalkan Hardy Stefanus sebagai orang yang akan membantu Merial Esa Alam mengikuti proses lelang di Bakamla. Nilai 6 persen dari pengadaan atau Rp 24 miliar itu kemudian diberikan terdakwa melalui Muhammad Adami Okta dan Stefanus kepada Ali.

Selanjutnya, perusahaan terdakwa mengikuti dua lelang proyek. PT Merial Esa mengikuti lelang pengadaan drone, sedangkan PT Melati Technofo Indonesia mengikuti lelang pengadaan satelit monitor. Pada 8 September 2016, Bakamla mengumumkan dua perusahaan terdakwa menang tender. Namun nilai proyek monitoring satelit berubah menjadi Rp 222 miliar karena dipotong Kementerian Keuangan.

Pada Oktober 2016, Kepala Bakamla Arie Soedewo dan Eko Susilo Hadi membahas jatah 7,5 persen untuk Bakamla dari pengadaan monitoring satelit yang dimenangkan PT Melati Technofo Indonesia. Pada saat itu, Arie Soedewo menyampaikan, dari jatah 15 persen, 7,5 persen di antaranya akan diberikan kepada Bakamla. Ia lalu meminta terdakwa menyiapkan 2 persen untuk diberikan lebih dulu.

Jatah 2 persen untuk Bakamla itu lantas dibagi-bagikan kepada Nofel dan Bambang masing-masing Rp1 miliar, Rp 2 miliar kepada Eko, dan sisanya sementara dipegang Adami. Sisa uang dibagikan kepada Nofel, Eko, dan Tri Nanda Wicaksono.

Sebelum uang itu diserahkan kepada pejabat Bakamla, atas permintaan Fahmi Darmawansyah, Adami menukarnya dengan beberapa mata uang asing, seperti dolar Singapura, euro, dan dolar Amerika.

MAYA AYU PUSPITASARI






Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

8 hari lalu

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi APBN di Dinas Tanaman Pangan Sumut

4 Juli 2020

Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi APBN di Dinas Tanaman Pangan Sumut

Korupsi dalam proyek pengadaan tersebut diduga merugikan APBN sebesar Rp 24 miliar dan APBD Sumut Rp 4 miliar.


Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

24 Mei 2020

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berusaha tampil tak bersalah di sidang tindak pidana korupsi. Ia mengklaim polisi korup menjebaknya.


Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

19 Desember 2019

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

Agus Rahardjo menilai, UU Tipikor sebenarnya lebih penting dibandingkan UU KPK.


Data ICW: Tilep Rp 29,41 Triliun, Ribuan Koruptor Divonis Ringan

3 Mei 2018

Data ICW: Tilep Rp 29,41 Triliun, Ribuan Koruptor Divonis Ringan

Hanya 300 dari 1.032 terdakwa pada semester 2 tahun 2017 yang dituntut hukuman di atas 4 tahun.


Pengusaha, Kontraktor Wisma Atlet Dituntut 7 Tahun Penjara

30 Oktober 2017

Pengusaha, Kontraktor Wisma Atlet Dituntut 7 Tahun Penjara

Mantan Direktur PT DGI, Dudung Purwadi, adalah terdakwa kasus korupsi proyek rumah sakit di Universitas Udayana dan pembangunan Wisma Atlet Palembang.


Tito Karnavian: Penindakan Korupsi Tak Boleh Fokus Hanya pada OTT

26 Oktober 2017

Tito Karnavian: Penindakan Korupsi Tak Boleh Fokus Hanya pada OTT

Tito Karnavian mengatakan penanganan kasus korupsi tak boleh berfokus pada penindakan hasil operasi tangkap tangan.


Pengadilan Tinggi Bebaskan Dahlan Iskan, Hakim Tidak Satu Suara

6 September 2017

Pengadilan Tinggi Bebaskan Dahlan Iskan, Hakim Tidak Satu Suara

"Karena kalah jumlah, majelis hakim memutuskan bahwa banding Dahlan dikabulkan," ujarnya.




Kasus E-KTP, Farhat Abbas Bilang Miryam Ditekan Anggota DPR

4 September 2017

Kasus E-KTP, Farhat Abbas Bilang Miryam Ditekan Anggota DPR

Farhat Abbas mengaku mendengar cerita dari Elza Syarief soal alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Miryam S Haryani.