ICW Minta KPK Terapkan Pasal Pencucian Uang dalam Perkara E-KTP  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kasus E-ktp, Irman dan Sugiarto. Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 9 Maret 2017. TEMPO/Maria Fransisca

    Terdakwa kasus E-ktp, Irman dan Sugiarto. Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 9 Maret 2017. TEMPO/Maria Fransisca

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara korupsi KTP elektronik. Penerapan TPPU bisa dilakukan baik kepada individu maupun korporasi yang terbukti terlibat. “Kami mengharapkan konsep pencucian yang itu dipakai dalam perkara ini,” kata Peneliti ICW Tama Satrya Langkun di Jakarta, Sabtu, 11 Maret 2017.

    Tama menuturkan dalam penanganan perkara korupsi e-KTP harus ada penelusuran uang yang mengalir. Untuk para terdakwa, proses hukum harus tetap berlanjut. Namun untuk korporasi harus ditelusuri mulai pada penganggaran hingga muncul bagi-bagi jatah di banyak pihak, termasuk korporasi. Maka secara korporat, mereka harus bertanggungjawab.

    Baca: Kasus E-KTP, Marzuki Alie Laporkan Andi Narogong ke Bareskrim

    Menurut Tama, perusahaan-perusahaan yang harus bertanggungjawab adalah yang aktif yang tertera dalam dakwaan. Dalam berkas dakwaan disebutkan ada enam perusahaan yang diduga ikut menikmati duit proyek KTP elektronik. Mereka adalah Perum PNRI, PT Sandipala Artha Putra, PT Mega Lestari Unggul (perusahaan induk PT Sandipala Artha Putra), PT LEN Industri, PT Sucofindo, dan PT Quadra Solution.

    Tama menilai perkara KTP elektronik mirip dengan korupsi proyek Hambalang yaitu perusahaan dalam inisiatifnya sudah memberikan uang sebelum mendapatkan proyek. Ia mengatakan uang itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

    Baca juga: Liburan Raja Salman di Bali Selesai, 16,6 Ton Barang Diangkut

    ICW menilai ada peran aktif banyak orang di proyek itu, baik korporasi maupun individu, bahkan partai. Dengan menerapkan TPPU maka akan lebih efektif untuk mengejar aliran duit yang sudah mengalir yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

    DANANG FIRMANTO

    Video Terkait:
    Setya Novanto: Saya Tidak Terima Dana Itu
    E-KTP: Satu Proyek, Berjibun Masalah
    Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa


  • ICW
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.