Merasa Didiskriminasi, OC. Kaligis Ajukan Peninjauan Kembali  

Reporter

Otto Cornelis Kaligis memeluk putrinya artis Velove Vexia ketika menunggu sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 17 Desember 2015. OC Kaligis terbukti menyuap majelis hakim dan penitera PTUN di Medan sebesar 27 ribu dolar AS dan 5 ribu dolar Singapura. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta  - Terpidana kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Otto Cornelis Kaligis, membacakan materi peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini, Senin, 6 Maret 2017. Materi PK itu berisi keberatan Kaligis terhadap putusan majelis hakim kasasi yang menghukumnya 10 tahun penjara.

Kaligis menganggap terjadi diskriminasi terhadap tuntutan dan vonis yang dijatuhkan padanya. Hal itu terlihat dari perbedaan vonis majelis hakim yang dijatuhkan pada terpidana lain dalam kasus suap tersebut.

“Dalam tuntutan jaksa, pemohon PK seharusnya satu paket dengan terpidana lain karena pada tuntutan dikatakan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama. Tapi faktanya terjadi diskriminasi tuntutan dan putusan terhadap pemohon,” ujar Kaligis saat membacakan materi PK.

Simak: Hukuman OC Kaligis Diperberat Menjadi 10 Tahun

Terpidana lain yang ikut terseret dalam kasus ini antara lain hakim PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, hakim Dermawan Ginting, dan anak buah Kaligis, Yhagari Bhatara alias Garry. Ketiganya dihukum dua tahun penjara.

Selain tiga orang tersebut, KPK juga menangkap panitera pengganti Syamsir Yusfan dan eks Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Rio Capella. Dua terpidana itu dihukum masing-masing tiga tahun dan 1,5 tahun penjara. Sedang Kaligis divonis 5,5 tahun di tingkat pengadilan negeri. Namun, hukumannya diperberat oleh Mahkamah Agung jadi 10 tahun penjara.

Kaligis menilai, hukuman ini tak adil baginya. Menurut dia, orang yang memiliki banyak peran adalah Garry. Hal ini ditunjukkan dengan bukti tiket pesawat milik Garry yang berulang kali berangkat dari Jakarta ke Medan untuk menemui hakim Tripeni dan menyerahkan uang yang dijanjikan.

Kaligis menambahkan pertemuan itu terjadi atas inisiatif Garry. Fakta ini, kata dia, diungkapkan Syamsir yang menyatakan bahwa Garry pernah meminta bantuan untuk bertemu dengan hakim Tripeni. Pernyataan tersebut menjadi salah satu novum  yang diajukan Kaligis dalam pengajuan permohonan PK.

Baca juga: Suap Patrialis Akbar, KPK Geledah Kantor Bea Cukai Pusat

Penyerahan uang pada hakim juga disebut sebagai menjadi inisiatif Garry. Kaligis mengklaim para hakim tak pernah meminta uang untuk mengurus perkara tersebut. Bukti tersebut diperkuat dengan keterangan hakim Tripeni yang menyatakan bahwa Kaligis tak pernah menjanjikan atau memberikan sesuatu terkait perkara.

"Tapi Garry hanya dihukum dua tahun penjara, sedangkan pemohon PK (Kaligis) yang tidak ikut serta justru divonis hingga 10 tahun penjara. Padahal jelas di sini Garry lebih aktif,” ucap Kaligis.

Menurut Kaligis, vonis 10 tahun bui yang ia dapatkan tak lepas dari peran hakim Artidjo Alkostar yang memutus perkaranya di tingkat kasasi. Ia menilai Artidjo telah menyalahgunakan wewenang dengan memberinya hukuman yang berat tanpa mempertimbangkan fakta pengadilan.

Kaligis meminta majelis hakim membatalkan putusan majelis kasasi MA pada tanggal 10 Agustus 2016 dan mengabulkan PK yang diajukan. "Memohon majelis hakim menyatakan pidana OC Kaligis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Membebaskan terpidana. Memulihkan hak terpidana serta harkat dan martabat sebagai orang yang tidak bersalah," katanya.

Lihat: Presiden PKS Membantah Eks Kadernya Terlibat Kasus e-KTP

Kaligis dinyatakan bersalah menyuap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan sekaligus ketua majelis hakim, Tripeni Irianto Putro; anggota majelis hakim, Dermawan Ginting, dan Amir Fauzi; serta panitera Syamsir Yusfan. Tripeni menerima uang US$ 15 ribu dan Sin$ 5.000, Dermawan US$ 5.000, Syamsir US$ 2.000, dan Amir Fauzi US$ 5.000.

Uang suap tersebut merupakan pemberian Evy Susanti, istri mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho. Kaligis dibayar Evy atas jasanya sebagai pengacara untuk Fuad Lubis, mantan Kepala Biro Keuangan Sumatera Utara.

Fuad, atas perintah Gatot, mengajukan gugatan ke PTUN atas pemanggilannya oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dengan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial, yang saat itu juga ditangani Kejaksaan Agung. Agar gugatannya diterima, Kaligis menyuap hakim.

MAYA AYU PUSPITASARI






Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

9 hari lalu

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Velove Vexia Resmi Menikah Setelah Tertunda Satu Tahun karena Pandemi

23 November 2021

Velove Vexia Resmi Menikah Setelah Tertunda Satu Tahun karena Pandemi

Velove Vexia telah melangsungkan pernikahan pada 11 November 2021 di sebuah hotel berbintang di kawasan Jakarta.


Velove Vexia Unggah Foto Bareng Pria, Ramai Ucapan Selamat Menikah

23 November 2021

Velove Vexia Unggah Foto Bareng Pria, Ramai Ucapan Selamat Menikah

Velove Vexia mengunggah foto bersama seorang pria dan para sahabat selebritas memberikan ucapan selamat.


KPK Setor Uang Denda Rp600 Juta dari Terpidana OC Kaligis dan Edy Nasution

12 November 2021

KPK Setor Uang Denda Rp600 Juta dari Terpidana OC Kaligis dan Edy Nasution

Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang denda dari terpidana OC Kaligis dan Edy Nasution sejumlah Rp 600 juta ke kas negara.


Putusan MK Dinilai Bukan Alasan Pemberian Remisi untuk Koruptor

7 Oktober 2021

Putusan MK Dinilai Bukan Alasan Pemberian Remisi untuk Koruptor

Leambaga pemerhati antikorupsi menilai putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dijadikan alasan untuk memberikan remisi kepada koruptor.


Putusan MK Soal Remisi Koruptor, KPK: Pemberantasan Korupsi Butuh Komitmen

1 Oktober 2021

Putusan MK Soal Remisi Koruptor, KPK: Pemberantasan Korupsi Butuh Komitmen

KPK menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan semua narapidana, termasuk koruptor boleh mendapatkan remisi.


Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

24 Mei 2020

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berusaha tampil tak bersalah di sidang tindak pidana korupsi. Ia mengklaim polisi korup menjebaknya.


Yasonna Ingin Revisi PP, Jero Wacik dan OC Kaligis Bakal Bebas

5 April 2020

Yasonna Ingin Revisi PP, Jero Wacik dan OC Kaligis Bakal Bebas

Untuk membebaskan napi koruptor tua dengan alasan pencegahan Covid-19 tersebut Yasonna mendorong revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.


Gugatan OC Kaligis terhadap Anies Baswedan Ditolak PN Jakpus

21 Januari 2020

Gugatan OC Kaligis terhadap Anies Baswedan Ditolak PN Jakpus

PN Jakarta Pusat tolak gugatan OC Kaligis terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait jabatan Bambang Widjojanto di TGUPP.