Ketua Pertuni Kota Batu, Hamsyiah Hamid mengaku terbantu dengan kehadiran relawan demokrasi. Lantaran sejumlah anggota Pertuni awalnya enggan mencoblos karena keterbatasan mengakses ke lokasi TPS. Sejumlah tuna netra mengaku kesulitan dalam mencoblos seperti pengalaman waktu Pemilu sebelumnya.
“Relawan demokrasi membantu kami untuk menyalurkan hak suara di bilik suara,” kata Hamsyiah Hamid. Tuna netra juga mulai memiliki kesadaran menggunakan hak politiknya dalam setiap proses demokrasi.
Adapun Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Disabilitas Hari Kurniawan berjanji melaporkan petugas KPPS yang menghalangi dan menghambat penyandang difabel untuk menggunakan hak pilihnya. Dia tengah mengawasi dan menginventarisasi masalah yang dihadapi difabel dalam Pilkada serentak 2017.
“Belum ada laporan pelanggaran, jika ada segera dilaporkan ke panitia pengawas,” katanya. Sementara hambatan yang dialami Muadi akan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Umum Akses (PPUA) agar dievaluasi dan dilakukan perbaikan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan Presiden mendatang.
PPUA, kata Hari, merupakan organ advokasi difabel untuk mencermati dan mengevaluasi Pemilu. Mereka juga melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan untuk melakukan verifikasi.