Patrialis Disebut Ditangkap di Kos Mewah Ini Bantahannya.

Reporter

Menteri Hukum dan HAM Indonesia, Patrialis Akbar di kantornya Departemen Hukum dan Ham kawasan H R Rasuna Said, Kuniangan, Jakarta, 26 Januari 2009. Dalam karirnya, Patrialis pernah menjadi anggota DPR-RI dua periode 1999-2004 dan 2004-2009, Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, dan kini menjabat sebagai Hakim konstitusi masa jabatan 2013 - 2018. Dok.TEMPO/ Novi Kartika

TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu malam, 25 Januari 2017. Sebelumnya beredar kabar bahwa Patrialis ditangkap di sebuah rumah kos mewah di Jakarta Barat. Namun, belakangan, kabar itu dibantah oleh KPK dan pengelola kos mewah. 

Baca juga:
Dugaan Suap Patrialis Terkait Uji Materi UU Peternakan
Cerita Kursi Panas Hakim Konstitusi Patrialis Akbar

"Enggak ada kejadian apa-apa di sini," kata Anung Setiawan, staf di kos mewah itu. 

Hal yang sama diungkapkan Febriansyah. "Enggak ada apa-apa, Mas. Kami juga heran, kok ada di berita," ucap pria yang mengenakan pakaian petugas keamanan tersebut.

Permintaan untuk bertemu dengan pengelola tak dipenuhi. Anung menuturkan pengelola saat ini sedang mengusut soal pemberitaan yang menyebut tempat tersebut sebagai tempat operasi tangkap tangan (OTT) Patrialis. Sebab, ujar dia, tidak ada OTT yang dilakukan KPK kemarin malam.

Menurut Anung, aktivitas yang terjadi di rumah tersebut berlangsung normal. Dia tak tahu-menahu soal keberadaan Patrialis, yang disebut berada di kosan itu kemarin malam.

Dalam jumpa pers, KPK belakangan juga membantah kabar penangkapan di rumah kos ini. "Sekitar pukul 21.30 WIB, tim bergerak mengamankan PAK (Patrialis Akbar) di sebuah pusat perbelanjaan di Grand Indonesia bersama ada beberapa, ada seorang wanita," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di kantornya, Kamis (26/1/2017).

Patrialis diduga menerima suap berupa USD 20 ribu dan SGD 200 ribu dari pengusaha bernama Basuki Hariman. Uang itu disampaikan melalui seorang perantara, Kamaludin. Uang suap  itu diduga itu berkaitan dengan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Aturan itu membolehkan impor daging dari daerah-daerah selain Australia dan Selandia Baru, seperti India yang harganya lebih murah. Itu membuat bisnis impor daging menjadi sengit.

AMIRULLAH SUHADA


Catatan:
Berita ini telah direvisi pada Kamis, 26 Januari 2017, pukul 22.18 WIB karena KPK dalam jumpa pers Kamis malam menyebut Patrialis ditangkap di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat.
Kami mohon maaf atas kesalahan ini.






MK Diduga Ubah Substansi Putusan, Anggota DPR Dorong Pembentukan Dewan Etik

2 hari lalu

MK Diduga Ubah Substansi Putusan, Anggota DPR Dorong Pembentukan Dewan Etik

Nasir menilai dugaan perubahan ini berpotensi menjadikan MK sebagai alat segelintir kelompok dalam memenuhi ambisi politiknya.


Tak Ada Kondisi Mendesak Terbitkan Perpu Cipta Kerja, KontraS dan Bivitri: Ini Akal-akalan dan Cara Culas

20 hari lalu

Tak Ada Kondisi Mendesak Terbitkan Perpu Cipta Kerja, KontraS dan Bivitri: Ini Akal-akalan dan Cara Culas

Fatia Maulidiyanti Koordinator KontraS, sebut tak ada kondisi mendesak terbitkan Perpu Cipta Kerja. "Ini cara culas," kata Bivitri Susanti.


Kilas Balik Sistem Proporsional Terbuka Berlaku Mulai Pemilu 2009, Ini Alasannya

20 hari lalu

Kilas Balik Sistem Proporsional Terbuka Berlaku Mulai Pemilu 2009, Ini Alasannya

Sistem proporsional terbuka digunakan mulai Pemilu 2009, yang sebelumnya memakai sistem proporsional tertutup. Mengapa?


Alasan Sistem Proporsional Tertutup Tak Digunakan Lagi Sejak Pemilu 2009

21 hari lalu

Alasan Sistem Proporsional Tertutup Tak Digunakan Lagi Sejak Pemilu 2009

Sistem proporsional tertutup terakhir digunakan pada Pemilu 2009. Mengapa sekarang PDIP buka wacana sistem proporsional tetutup lagi?


Penggugat Perpu Cipta Kerja Singgung Ketua MK Anwar Usman Adik Ipar Jokowi: Conflict of Interest!

24 hari lalu

Penggugat Perpu Cipta Kerja Singgung Ketua MK Anwar Usman Adik Ipar Jokowi: Conflict of Interest!

Ketua MK Anwar Usman adik ipar Presiden Jokowi, disebut penggugat Perpu Cipta Kerja dapat menimbulkan connflict of interest.


Keputusan Jokowi Soal Pengangkatan Hakim MK Guntur Hamzah Digugat

26 hari lalu

Keputusan Jokowi Soal Pengangkatan Hakim MK Guntur Hamzah Digugat

Keppres soal pengangkatan Guntur Hamzah dan pemberhentian Aswanto sebagai Hakim MK yang ditandatangani Jokowi digugat ke PTUN.


Refly Harun: Perpu Cipta Kerja Mempermainkan Konstitusi, Aneh Bin Ajaib DPR Tidak Menolak

27 hari lalu

Refly Harun: Perpu Cipta Kerja Mempermainkan Konstitusi, Aneh Bin Ajaib DPR Tidak Menolak

Ahli hukum tata negara Refly Harun ikut melakukan aksi dengan Aliansi Aksi Sejuta Buruh di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Ia menyebut Perpu Cipta Kerja mempermainkan konstitusi.


Mantan Komisioner KPK Anggap Perpu Cipta Kerja Wujud Perilaku Koruptif Kekuasaan

30 hari lalu

Mantan Komisioner KPK Anggap Perpu Cipta Kerja Wujud Perilaku Koruptif Kekuasaan

Perpu Cipta Kerja dianggap tidak berpijak pada kewarasan yang berpucuk pada kehendak kuat rakyat.


Mantan Ketua MK Anggap Perpu Cipta Kerja Preseden Buruk Praktik Ketatanegaraan

30 hari lalu

Mantan Ketua MK Anggap Perpu Cipta Kerja Preseden Buruk Praktik Ketatanegaraan

Mantan Ketua MK ini menilai tidak ada kegentingan memaksa untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja.


IM57 Sebut Penerbitan Perpu Cipta Kerja Berpotensi Merusak Konstitusi

31 hari lalu

IM57 Sebut Penerbitan Perpu Cipta Kerja Berpotensi Merusak Konstitusi

Penerbitan Perpu Cipta Kerja dianggap menihilkan partisipasi publik dalam negara demokrasi. Jadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia.