Apakah Itu Pengajian Politik Islam? Ini Kata Hamdan Zoelva

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hamdan Zoelva. REUTERS/Darren Whiteside

    Hamdan Zoelva. REUTERS/Darren Whiteside

    TEMPO.CO, Jakarta - Subuh, Minggu 15 Januari 2017 menjadi catatan tersendiri dalam hidup Hamdan Zoelva. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015, diangkat sebagai Ketua Pengurus Pengajian Politik Islam (PPI), disaksikan jamaah salat subuh yang luber sampai pintu luar  Masjid Al-Azhar Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan.

    Selain Hamdan Zoelva, saat itu hadir pula Amien Rais dan calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang memberikan ceramah di Pengajian Politik Islam itu, yang kali itu bertema Pemimpin Muslim.

    Baca juga:

    Salat Subuh Berjamaah, Hamdan Zoleva Diangkat Jadi Ketua PPI
    Ceramah Anies Soal Reklamasi di Pengajian Politik Islam

    Menurut Hamdan Zoelva, PPI berusaha menjawab persoalan yang berkaitan dengan politik di negeri ini. “PPI adalah organisasi yang tidak berafiliasi pada suatu partai politik, dan bersifat independen. Kecuali hanya berkaitan secara ideologis dengan partai-partai Islam,” kata Hamdan yang pernah menjadi politikus Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

    PPI akan terus membangun kesadaran bersama di kalangan umat Islam pentingnya persatuan dalam politik dan ekonomi bagi pembangunan bangsa dalam bentuk pengajian umum di seluruh wilayah Indonesia. “Tujuan bagi setiap pengajian adalah memunculkan kesadaran bersama umat Islam untuk bersatu membangun bangsa dalam bidang politik dan ekonomi,” kata Hamdan. 

    Menurut Hamdan Zoelva, PPImerupakan  kemajuan Indonesia, dengan membangun kekuatan umat sebagai kekuatan ekonomi dan politik maka Indonesia akan menjadi negara besar yang disegani. “Bagaimanapun Indonesia sangat ditentukan oleh majunya umat Islam, karena lebih dari 85 persen penduduk Indonesia adalah muslim,” kata Hamdan.
                           

    S. DIAN ANDRYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.