Disebut Kecipratan Duit Kasus Putu, Ini Reaksi Demokrat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan (kiri) bersama mantan Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso (tengah) dan Wakil Sekjen Putu Supadma Rudana mengikuti seminar Dari Bali Road Map menuju COP21 di Jakarta, 27 November 2015. ANTARA FOTO

    Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan (kiri) bersama mantan Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso (tengah) dan Wakil Sekjen Putu Supadma Rudana mengikuti seminar Dari Bali Road Map menuju COP21 di Jakarta, 27 November 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan membantah ada aliran duit Rp 500 juta ke partainya terkait dengan kasus suap Putu Sudiartana. "Tidak ada, sama sekali tidak ada," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 11 Oktober 2016.

    Sjarifuddin juga membantah bila Partai Demokrat mendapat sumbangan dari duit Rp 500 juta itu. "Silakan buktikan, tidak ada satu sen pun yang mengalir ke Demokrat," ucapnya.

    Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini, kasus yang menjerat Putu merupakan masalah pribadi dan tidak berkaitan dengan partai.

    Sebelumnya, Kepala Bidang Pelaksana Jalan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman Sumatera Barat Indra Jaya mengatakan duit Rp 500 juta yang diterima Putu dari pengusaha juga disumbangkan ke Partai Demokrat. Pernyataan itu dilontarkan Indra saat dia menjadi saksi atas kasus Putu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 10 Oktober 2016.

    Pernyataan serupa juga dalam persidangan sebelumnya. Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Suprapto mengatakan duit suap Rp 500 juta yang diberikan kepada Putu merupakan uang Lebaran untuk Partai Demokrat.

    Putu sendiri telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan suap proyek jalan di Sumatera Barat. Ia diduga menerima duit Rp 500 juta sebagai imbalan agar dana alokasi khusus Provinsi Sumatera Barat dapat dicairkan.

    AHMAD FAIZ

    Baca juga:
    Ini Tempat Dimas Kanjeng Belajar Buat Padepokan
    TNI AU Usut Anggotanya di Padepokan Dimas Kanjeng
    Ini Alasan Fadli Zon Bela Penyebar Video Ahok


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.